Sikap Kami: Keadilan di Tanah Puncak

Sikap Kami: Keadilan di Tanah Puncak



BENANG merah persoalan penggunaan lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Megamendung, Kabupaten Bogor itu, kian terang benderang. Dia, kuat dugaan kita, jadi soal hanya karena Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah itu dikelola oleh ormas Front Pembela Islam (FPI).

Darimana dugaan itu muncul? Salah satunya dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi virtual Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, Minggu (27/12).
“Kalau saya berpikir begini, itu kan untuk keperluan pesantren, ya teruskan saja untuk keperluan pesantren. Tapi nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU, Muhammadiyah, gabunglah, termasuk kalau FPI bergabung di situ,” katanya seperti dikutip sejumlah media.

Frasa “kalau mau FPI bergabung di situ” menjadi aneh karena FPI memang telah dan tengah mengelolanya. Pernyataan Mahfud itu kita nilai terbalik jika memang FPI bukan “sasaran tembak”. Jika ingin bergabung itu semestinya ditujukan kepada ormas lain, katakanlah NU atau Muhammadiyah.


Lagi pula, sedari awal pemerintah lebih menyoal pada legalitas hukum lahan tersebut. Itulah persoalan yang sesungguhnya. Maka, itulah yang harus diurai, tentu dengan keadilan yang sebenar-benarnya.

Dalam hal ini, maka jika FPI memang terbukti melakukan kesalahan, maka kesalahan itu tak hanya bisa ditimpakan pada FPI. PTPN VIII pun tak bisa lepas tangan. Sebab, dengan fakta-fakta bahwa lahan mereka telah digunakan pihak lain, adalah gambaran bahwa BUMN itu gagal mengamankan lahan yang dipercayakan pengelolaanya oleh negara kepada mereka.

Dalam konteks ini, sekali lagi atas nama keadilan yang hakiki, maka sepatutnya yang disoal bukan hanya lahan yang kini ditempati Markaz Syariah itu saja. Pasalnya, ada informasi-informasi yang menyebutkan ada pihak lain juga memanfaatkan lahan HGU tersebut selain FPI. Maka, hukumnya sama seperti lahan yang kini dimanfaatkan pesantren Markaz Syariah itu.

Jika hanya pesantren yang dikelola FPI itu yang jadi persoalan, tentulah masyarakat akan dengan mudah melihat bahwa alasan pembersihan lahan itu bukan karena hukum. Melainkan karena ada pesantren FPI di sana. Tak lain tak bukan.

Karena itulah, kita mengimbau pemerintah pusat, termasuk juga perangkat hukumnya, untuk turun tangan di kawasan Puncak. Bukan hanya di lahan PTPN VIII di Megamendung. Lahan PTPN VIII itu hanya bagian kecil dari persoalan keagrariaan di Kabupaten Bogor.

Persoalan penguasaan lahan ini telah membuat pusing Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebab apa? Kawasan yang jadi penyangga lingkungan itu, kini sebagian telah rusak. Bahkan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir dan longsor.

Bangunan-bangunan, sebagian tanpa izin memadai, berdiri. Pemiliknya sebagian adalah orang-orang kuat dari Jakarta. Orang-orang yang tak mungkin bisa ditangani petugas Satpol PP Kabupaten Bogor.

Sudah berkali-kali Pemkab Bogor berteriak meminta bantuan pemerintah pusat untuk membantu membereskan. Tapi, teriakan mereka seperti tak didengar. Mumpung ada persoalan menyangkut Pesantren Markaz Syariah, maka sepatutnya pemerintah pusat kini turun tangan mengatasi seluruh persoalan keagrariaan di kawasan Puncak. Mau Pak Mahfud? (*)