Jadi Langganan Penyebab Banjir, DPRD Desak BBWSCC Normalisasi Sungai Singaraja

Jadi Langganan Penyebab Banjir, DPRD Desak BBWSCC Normalisasi Sungai Singaraja
net



INILAH, Cirebon - Lantaran kerap menjadi langganan penyebab banjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendesak agar Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC) melakukan normalisasi Sungai Singaraja. 

Malahan, Sungai Singaraja  dianggap tidak pernah dinormalisasi sejak zaman Belanda. Hal itulah yang menjadi terjadinya pendangkalan sungai. Imbasnya, setiap tahun masyarakat sekitar selalu menanggung kerugian akibat banjir. Demikian dikatakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, R Cakra Suseno, Minggu (20/12/2020). 

Menurutnya, Sungai Singaraja hulunya ada di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Wilayah Cibulan. Ironisnya, daerah tersebut adalah wilayah pertambangan yang secara otomatis pastinya mengalami sedimentasi pada sungai.


"Semenjak zaman Belanda, Sungai Singaraja ini menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Ketinggian banjir bisa mencapai 1,5 meter. Biasanya banjir menyerang  wilayah sebelum Tol Kanci-Pejagan," kata Cakra.

Ia menjelaskan, terjadinya banjir yang disebabkan karena luapan air dari Sungai Singaraja ini, sama sekali tidak pernah ada tindakan dari pihak yang berwenang. Artinya, BBWSCC yang menangani sungai di wilayah tersebut tidak pernah melakukan normalisasi sungai tersebut.

"Banjir ini salah satu faktornya yang paling besar itu adalah karena tidak pernah dinormalisasinya Sungai Singaraja sehingga meluap. Karena sedimennya tinggi dan juga sungainya dangkal sekali. Setiap hujannya besar, maka tidak normal airnya," ungkapnya.

Menurutnya, normalisasi seharusnya dilakukan dari hulu ke hilir, jangan hanya di muaranya saja. Yang paling parah, dengan adanya tol telah menghambat laju air untuk sampai ke hilir. Faktor tol ini juga, memengaruhi terjadinya banjir karena sodetan untuk pembuangan airnya kecil sekali. 
Faktor lain karena, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sampai saat ini masih minim.

"Tapi yang paling harus ditekankan adalah BBWS karena menjadi kewenangannya. Hampir dari zaman Belanda sampai sekarang tidak pernah ada normalisasi. Sejak saya kecil juga tidak pernah ada, padahal sudah menjadi langganan banjir tiap tahun," jelasnya.

Cakra menambahkan, akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon yang menanggani bidang tersebut. Meski demikian, dampak banjir juga tidak hanya di bidang Komisi III, tetapi Komisi IV yang menangani masalah bencana, hingga Komisi II yang berkaitan dengan pertanian. 

"Saya berharap, teman-teman di Komisi III harus lebih getol lagi. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan Komisi III, nanti seperti apa mekanismenya. Apakah memanggil atau melakukan kunjungan ke BBWS. Karena kondisi seperti itu kan sudah lama sekali," tukasnya. (Maman Suharman)