Dewan Kritisi Pembangunan Jembatan Sempur dan Revitalisasi Kawasan Suryakencana

Dewan Kritisi Pembangunan Jembatan Sempur dan Revitalisasi Kawasan Suryakencana
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Pengajuan Pemkot Bogor untuk proyek jembatan Otista, jembatan Sempur dan revitalisasi kawasan Jalan Suryakencana mendapatkan kritik dari DPRD Kota Bogor. Pasalnya, ajuan anggaran untuk pembangunan itu membengkak menjadi Rp120 miliar. 

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin menegaskan, anggaran yang diajukan Rp120 miliar itu jauh berbeda dengan pengajuan awal ke Pemprov Jabar senilai Rp40 miliar.

"Ada yang tidak logis untuk pengajuan jembatan Otista yang awal diajukan Rp40 miliar, sekarang berubah menjadi Rp120 miliar. Jadi seperti apa dana yang akan digunakan dengan kenaikan tiga kali lipat dari anggaran awal untuk pembangunan jembatan Otista itu, apakah pembangunan kontruksi ulang atau hanya melebarkan jembatan saja," ungkap Zaenul kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).


Zaenul melanjutkan, selain itu rencana pembangunan dua jembatan itu yakni Otista dan Sempur tidak mungkin dilakukan berbarengan waktunya. Sebab, kedua ruas jalan itu vital bahkan setiap hari dilalui Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor. Kebutuhan anggaran untuk jembatan Otista belum jelas. 

"Kalau pembangunan dilaksanakan dengan kontruksi ulang, maka harus multiyears. Sementara, di KUA PPAS 2021 tidak ada kesepakatan multiyears. Jadi jangan menabrak regulasi yang sudah ada, kecuali anggaran masuk untuk 2022 agar tidak bersamaan dibangun kedua jembatan itu," tambahnya.

Zaenul juga mengatakan, sorotan lain menyangkut pengajuan revitalisasi kawasan Jalan Suryakencana. Dia menilai, kawasan Suryakencana itu bisa direvitalisasi secara bertahap menggunakan dana APBD Kota Bogor, karena perbaikan di Suryakencana juga tidak terlalu besar dan penting. 

"Lihat saja, masih banyak daerah daerah lainnya yang membutuhkan pembangunan dan belum tersentuh oleh bantuan besar. Kenapa Pemkot Bogor mempriorotaskan Jalan Suryakencana, padahal di Kota Bogor ada 68 Kelurahan yang seharusnya mendapatkan pemerataan pembangunan, bukan terus menerus di Jalan Suryakencana saja," tuturnya.

Dia menegaskan, pengajuan dana Rp10 miliar untuk Jalan Suryakencana itu sangat tidak etis karena ketika Pemkot Bogor kembali mengajukan Jalan Suryakencana menjadi kecemburuan daerah lain yang memang membutuhkan pembangunan. 

"Contohnya penanganan banjir di kawasan Tanah Sareal, banjir di Cibuluh dan sekitarnya. Daerah itu lebih membutuhkan saat ini, terutama di musim hujan seperti ini," tegasnya. (Rizki Mauludi)