Setda Hilmy Akui Belum Ada Tembusan Surat Penetapan Wabup Cirebon

Setda Hilmy Akui Belum Ada Tembusan Surat Penetapan Wabup Cirebon



INILAH, Cirebon -  Asisten Pemerintahan Setda Pemkab Cirebon, Hilmy Rivai meralat pernyataannya. Itu terkait pengakuannya sudah menerima tembusan penetapan Wakil Bupati (Wabup) Cirebon terpilih, yang sudah ditanda tangani ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi.

Hilmy mengaku, pernyataannya spontan terlontar karena berpatokan pada omongan Luthfi. "Saya waktu itu spontan saja. Asumsinya kan berpedoman pada omongan luthfi waktu selesai pemilihan Wabup. Kata dia, prosesnya tidak akan lebih dari 14 hari," ungkap Hilmy, Selasa (14/12/2020).

Hilmy menjelaskan, saat ditanya wartawan beberapa waktu lalu, dia berfikir logic administratif saja. Artinya,  
Pemilihan Wabup Cirebon, melalui proses yang sangat panjang, dan pasti hasilnya juga akan paripurna. Dia berkeyakinan, selesai proses pemilihan, pasti sehari atau dua hari pihaknya sudah mendapatkan tembusan .


"Saya kan mengambil contoh PAW Partai Golkar Kabupaten Cirebon. Begitu meninggal, seminggu juga surat tembusannya saya terima. Apalagi sekelas pemilihan Wabup. Nah asumsi inilah ternyata pada kenyataannya tidak sama," jelas Rivai.

Saat dilakukan pengecekan ke Kabag Pemerintahan, dirinya baru mengetahui, surat tersebut memang belum ada. Namun, dia tidak mempunyai kewenangan menanyakan, kapan tembusan tersebut sampai ke mejanya. Alasannya, kewenangan tersebut adalah kewenangan politis. Otomatis, tidak bisa bersinggungan dengan pemerintah.

"Ini kan kewenangan politis, jadi kami tidak bisa mencampuri. Nah kalau kewenangan administratif, baru kita berani. Misalnya, apakah suratnya sudah ditandatangani atau belum. Saya taunya belum ditandatangani, kan dari pemberitaan. Ya jadi saya tidak berani menanyakan. kalau benar belum ditandatangani, perlu dipertanyakan ada apa," jelasnya.

Namun pernyataan berbeda justru diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana.  Menurutnya, surat penetapan Ayu sebagai Wabup Cirebon, sudah ditanda tangani pada hari Selasa, minggu kemarin. Justru dia akunya, sempat menelisik kenapa surat penetapan tersebut belum ditandatangani. 

"Surat memang sudah ditandatangani. Masalah belum masuk sekretariat, saya belum tahu. Nanti kalau memang masih ada di meja ketua, saya akan tanyakan langsung alasannya apa," tukas Rudiana.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Cirebon merasa geram. Pasalnya, surat penetapan wakil bupati (Wabup) Cirebon yang seharusnya sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri ternyata masih berada di meja Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Moh Luthfi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa mengatakan, sampai sekarang surat penetapan Wabup Cirebon belum juga dikirimkan ke Mendagri. Hal itu diketahui ketika dia menanyakan ke Sekretariat DPRD. Ternyata memang benar, suratnya masih ada di meja Luthfi.

Tak hanya itu, hal yang lebih mengesalkan lainnya paripurna penetapan pada 2 Desember 2020, sudah hampir setengah bulan. Tetapi,  yang membuat Fraksi PDIP geram kenapa belum juga ditandatangani ketua dewan dan dikirimkan ke Kemendagri. (maman suharman)