DPRD Jabar Dorong Pemprov Gencarkan Pemekaran DOB

DPRD Jabar Dorong Pemprov Gencarkan Pemekaran DOB



INILAH, Bandung – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Husin mendorong kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk lebih gencar melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Sehingga pembangunan lebih merata, di tiap pelosok daerah.

Dia menjelaskan, salah satu faktor penyebab lambannya pembangunan di daerah karena luas wilayah yang begitu besar sementara pemasukan tidak seimbang. Salah satu solusinya kata Husin, adalah dengan melakukan pemekaran. Saat ini Jawa Barat hanya memiliki 27 kota dan kabupaten, sementara jumlah penduduknya hingga 50 juta jiwa. Harusnya Jabar minimal memiliki 40 kota dan kabupaten.

Akibatnya, Jabar terus merugi karena tolok ukur dana bantuan dari pemerintah  untuk kota dan kabupaten berdasarkan jumlah tersebut. Pada akhirnya berdampak dengan lambannya pembangunan, tertinggal dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.


“Kita ini keliru dalam memetakan untuk membuat Daerah Otonomi Baru. Jabar ini Cuma punya 27 kabupaten dan kota, dengan penduduk 50 juta jiwa. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang penduduknya hanya 31 juta, tapi mereka punya 35 kota dan kabupaten. Jawa Timur, penduduk hanya 35 juta tapi kota dan kabupatennya ada 38. Ini yang membuat kita rugi. Sebab dana bantuan transfer dari pusat ke daerah, diukur dari jumlah kota dan kabupaten. Bukan penduduk. Kita ambil contoh, anggap saja dana transfer dari pusat ke daerah misalnya keseluruhan Rp 1 triliun. Kalau kita hanya punya 27 kota dan kabupaten, berarti kita cuma dapat Rp 27 triliun. Bandingkan saja dengan Jateng atau Jatim. Wilayah, kita lebih luas. Penduduk kita lebih banyak. Tapi pendapatan mereka dari sana lebih besar dari kita. Dari segi geografis, kelayakan, jumlah SDM, sudah tidak diragukan lagi kita layak untuk pemekaran. Minimal kita itu sudah punya 40 kota dan kabupaten,” ujar Husin kepada INILAH, Senin (14/12/2020).

“Walaupun dana tersebut bukan untuk provinsi. Tapi kita sudah punya modal dasar minimal Rp 40 triliun, yang dibagi untuk masing-masing kota dan kabupaten agar bisa dimaksimalkan dalam pembangunan. Belum lagi dana desa, yang 1 desa Rp 1 miliar. Sudah berapa kerugian kita? Di Sumatera atau di daerah timur, mereka itu lima kecamatan sudah dapat buat satu kabupaten. Jumlah penduduknya hanya 150 ribu jiwa. Bandingkan dengan kita, misal Cirebon. Kecamatan ada 40, zonanya luas. Penduduknya yang punya mata pilih ada 1,8 juta jiwa. Atau Indramayu, dengan 31 kecamatan dan penduduknya 1,2 juta jiwa. Harusnya kayak Indramayu atau Cirebon bisa dijadikan tiga atau empat kabupaten. Belum lagi daerah lain. Makanya komitmen kami dengan pemerintah sekarang, kita akan kejar minimal dalam periode ini Jabar bisa punya 40 kota dan kabupaten. Bayangkan saja, apa yang kita dapat dari bantuan pemerintah pusat?,” imbuhnya.

Dia berharap, proses pemekaraan daerah baru dapat terus berjalan secara bertahap. Sehingga pendapatan pemasukan yang dihasilkan Jawa Barat bisa sesuai dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk, guna mengejar pembangunan di tiap daerah secara lebih merata.

"“Walaupun secara APBD kita lebih besar dari Jatim, Yogyakarta ataupun Jateng sekarang. Tapi seharusnya kita bisa dapatkan lebih besar, dengan adanya pemekaran DOB. Menyesuaikan dengan potensi kita. Banyak hal memang yang harus diperbaiki. Tapi pelan-pelan. Bertahap. Paling tidak kita sekarang sudah mulai, minimal ya kita bisa jadikan 40 kabupaten dan kota. Kalaupun tidak bisa dipenuhi semuanya, minimal dari yang kita ajukan ada penambahan. Selanjutnya kita bisa bargaining lagi,” tutupnya. (Yuliantono)