DPRD Jabar Dorong Pemprov Ulik Peluang untuk Tingkatkan APBD 2021

DPRD Jabar Dorong Pemprov Ulik Peluang untuk Tingkatkan APBD 2021
net



INILAH, Bandung – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Husin mengatakan, masih banyak peluang potensial yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Ada beberapa sektor kata dia, yang selama ini belum dimaksimalkan dengan baik. Padahal menurutnya bisa menjadi ladang pendapatan daerah, jika mampu dikelola dengan efektif. Pertama kata Husin, Pemprov harus memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku sumber deviden daerah. Kedua, memaksimalkan aset baik yang bergerak atau tidak agar lebih bermanfaat sehingga menambah pemasukan APBD. Serta ketiga melakukan inovasi dari sektor pajak, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa bertambah.

“Potensi penggalian dana untuk APBD 2021, Alhamdulilah kita sudah menekankan kepada gubernur untuk gali beberapa potensi yang ada. Saya pribadi melihat, bahwa potensi penambahan APBD terbuka lebar. Diantaranya adalah memaksimalkan peran BUMD kita. Saat ini diakui bahwa BUMD kita diantaranya kurang memberikan deviden maksimal. Sehingga perlu didorong agar lebih baik. Selanjutnya membesarkan BUMD yang sudah memberikan deviden bagus. Artinya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian memaksimalkan aset, yang selama ini belum dilakukan. Baik aset yang bergerak, maupun yang tidak bergerak milik Pemprov. Kalau kita berkaca dari DKI Jakarta, salah satu favorit PAD mereka adalah pemanfaatan aset. Contoh, ada beberapa aset mereka (Pemprov DKI Jakarta) yang disewakan ke pihak ketiga secara profesional, sehingga pada akhirnya ada kontribusi. Sarinah misalnya, tanahnya punya Pemda. Grand Hyatt, Senayan City, Atrium Senen, GBK, itu adalah contoh. Artinya DKI Jakarta, walaupun kasusnya beda dengan kita tapi paling tidak bisa kita ikuti,” cerita Husin kepada INILAH, Senin (14/12/2020).


“Lalu penerimaan pajak dari Bapenda. Kami menyarankan untuk melakukan modifikasi, menyesuaikan dengan situasi. Membuat teknologi yang canggih dalam rangka menarik minat orang untuk bayar pajak. Kemudian beri kemudahan, sehingga potensi pajak bisa meningkat. Kemudian contoh lain dari pajak yang kami soroti, yaitu pajak rokok. Berapa kali kita ketemu dengan Pemprov dan kita tanya, punya atau enggak acuan atau data lengkap berapa sesungguhnya rokok yang masuk ke Jabar? Ternyata belum ada. Harusnya kita punya, walaupun tidak terhitung secara massif. Tapi paling tidak kita punya barometer. Sehingga sektor penerimaan pajak rokok jelas. Ini selama ini Pemprov hanya menunggu dari pusat, tapi tidak punya barometer. Itu bisa saja ada potensi dirugikan dari sektor itu. Kita mendorong agar Pemprov punya data base, hitungan yang jelas. Begitu pula dengan pengguna bahan bakar minyak di Jabar. Itu bisa kita maksimalkan,” imbuhnya.

 Dia berharap Pemprov dapat mengulik potensi, untuk meningkatkan pendapatan daerah serta harus bersikap lebih pro aktif terhadap penerimaan rutin, yaitu dengan memiliki data yang jelas. Sehingga PAD tiap tahun dapat terukur besarannya dan peruntukannya bisa menuntaskan program-program pembangunan secara lebih merata di Jawa Barat.

“Asal ada acuan yang jelas dan tidak terkesan menunggu seperti sekarang. Potensi itu bisa kita dapatkan lebih maksimal. Kita ini kalau dilihat, penduduk lebih banyak dari Jawa Tengah. Artinya kan yang lain mengikuti. Dari sisi APBD, walaupun kita lebih besar dari mereka. Tapi selisihnya tidak terlalu jauh. Itu karena kita tidak punya pembanding data yang jelas atau data ditutupi. Sehingga tidak tahu potensi disitu. Ini yang harus kita perbaiki, sehingga kita jadi tahu berapa sesungguhnya yang kita dapat dan bisa kita manfaatkan dalam pembangunan di kita,” tandasnya. (Yuliantono)