Legislator Setuju Dana Pinjaman PEN untuk Membangun RSUD

Legislator Setuju Dana Pinjaman PEN untuk Membangun RSUD
istimewa



INILAH, Bandung- Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan Atty Soemaddikarya menyetujui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pemerintah pusat. 

Atty setuju dana pinjaman itu digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Jika dana itu dipergunakan untuk pembangunan jembatan Sempur dan Otista Atty tak menyetujuinya..

"Pengajuan pinjaman PEN yang di tawarkan pemerintah pusat oleh Pemkot Bogor disambut baik, pinjaman ini tidak membutuhkan persetujuan DPRD Kota Bogor tetapi untuk pembayaranya harus masuk pada anggaran APBD karena angsurannya akan di potong langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," ungkap Atty kepada wartawan pada Senin (14/12/2020).


Atty melanjutkan, expose pertama dengan DPRD disepakati tidak untuk di lanjutkan karena pinjaman PEN belum tepat jika untuk pembangunan GOR dengan estimasti Rp762 miliar ditengah wabah Covid-19. 

"Memang pembangunan GOR dibutuhkan tapi bukan skala prioritas untuk saat ini. DPRD menerima undangan sebagai exspose ke dua kemarin dimana pinjaman PEN untuk pembangunan RSUD dengan nilai Rp255 miliar dan saya setuju jika memang dialihkan pada pembangunan atau revitalisasi RSUD blok 1 dan 4 tetapi karena ada tujuan untuk menciptkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bogor sebnyak 600 sampai 1.000 orang tenaga baru," tuturnya.

Masih kata Atty, dana tersebut juga bisa menjadikan RSUD Kota Bogor mememiliki alat juga pendukung medis yang canggih dan modern. Ada juga ruang isolasi, ICU dan ruang rawat inap lebih banyak sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Kota Bogor.

"Nah, jika memungkinkan dan anggaranya cukup bisa untuk revitalisasi Puskesmas yang lahan sudah siap sebagai RSUD kelas D. Pembangunan Puskesmas ini bisa dimulai dari puskesmas Cipaku serta Mekarwangi dengan tujuan mengurai penumpukan pasien di RSUD," terangnya.

Atty juga mengatakan, sementara untuk pembangunan dua jembatan Otista dan jembatan Sempur dengan nilai ratusan miliar harus dipertimbangkan dengan terencana, harus ikut ketentuan-ketentuan yang sesuai tahapan, mengacu pada aturan dan harus jadi pertimbangan jika dua jembatan dibangun di tahun yang sama.

"Dikhawatirkan akan terjadi kemacetan yang semakin parah disekitar putaran SSA dan jika harus memilih saya lebih setuju jembatan Otista karena bisa mengurai kemacetan dan menjadikan jembatan ini menjadi jembatan terindah di Provinsi Jawa Barat," katanya.

Atty menegaskan, ada satu catatan yang dirinya kurang setuju ada angka puluhan miliar untuk Suryakencan karena dua tahun kemarin sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar dilokasi yang sama. Untuk tahun 2021 anggaran puluhan miliar yang semula untuk Suryakencana dari hasil pinjaman PEN untuk dialihkan pada pembangunan di 68 kelurahan.

"Ya, supaya ada pembangunan dan kegiatan penunjang dalam pertumbuhan ekonomi di basis RT/RW, menurut saya pinjaman ini akan dibayar dengan uang yang bersumber dari keringat rakyat, sebaiknya ada yang digelontorkan 10 persen dari pinjaman PEN untuk kepentingan rakyat diarus bawah," pungkasnya. (Rizki Mauludi)