Bima Ragu PTM Dimulai 2021

Bima Ragu PTM Dimulai 2021
Bima Arya usai menerima kunjungan Komisi X DPR RI di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. (rizki mauludi)



INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya belum memastikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Kota Bogor akan dilaksanakan Januari 2021 mendatang, pasalnya setelah dirinya berkonsultasi dengan pakar Epidemiologi serta mendengar saran dari Ikan Dokter Indonesia (IDI) kondisi Covid-19 di Kota Bogor belum bisa dikendalikan.

Hal itu diungkapkan Bima Arya usai menerima kunjungan Komisi X DPR RI di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (8/12/2020) siang.

"Kami menyampaikan aspirasi tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang harus dilakukan kehati-hatian dengan segala dinamikanya, mereka (DPR RI-red) menerima tetapi jalan tengahnya semua sepakat dikembalikan ke daerah untuk pelaksanaan PTM," ungkap Bima kepada INILAH.


Bima melanjutkan, derah akan memutuskan berdasarkan situasi Covid-19 terakhir. "Ya, kalau Januari 2021 situasi tidak kondusif, tidak akan kami buka juga PTM. Kami dengar saran dari IDI dan pakar epidemiologi," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, alhamdulillah cukup membesarkan hati dari proses PJJ Kota Bogor banyak sekali hal-hal yang merupakan satu kemajuan, dari sisi bantuan pulsa sudah jalan dari sisi akses internet ternyata pak wali kota memberikan WiFi gratis di semua RW Kota Bogor, kemudian dari di sisi ketersediaan gadget cukup besar animo masyarakat untuk ikut mendonasikan termasuk perusahaan-perusahaan dan kesiapan guru-guru juga hal lainnya.

"Khusus untuk proses tatap muka akan dibuka Januari 2021 nanti masih jadi satu diskusi karena di satu sisi Covid-19 di Kota Bogor dan banyak daerah belum terkendali angka Covid-19. Dilihat dari okupansi rumah sakit dan dari sisi orang tua yang masih waswas hingga belum memberi anaknya sekolah tatap muka, karena belum yakin ceklist-nya itu bisa terpenuhi," ungkapnya.

Hetifah melanjutkan, bagaimana memastikan guru dan anak sehat, yang penting mungkin tadi ada satu masukan dalam prioritas vaksin guru menjadi prioritas. Ini masukan bagus, bukan hanya tenaga kesehatan tapi tengah pendidik.

"Ada masukan soal kurikulum dan modul terus bagaimana agar orang tua lebih siap mendampingi anak-anak saat PJJ, apabila tidak mengizinkan tatap muka. Prediksinya nanti sebagian tatap muka dan sebagian di rumah. Dan juga kami melihat video wali kota sidak ke sekolah, dilihat kompetensi guru di bidang digitalisasi harus ditingkatkan," tambahnya.

Hetifah menegaskan, kebijakan terkait tatap muka bukan Januari 2021itu harus dibuka, tidak tetapi diberikan kesempatan selama pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membuka. Pemerintah daerah harus memahami daerahnya, sekarang misalkan ada satu daerah zona hijau dan cukup aman sekolahnya siap dan tinggal dilakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa PTM lebih baik daripada PJJ sepenuhnya.

"Karena ada kesulitan dihadapi, biasanya zona hijau aksesnya tidak memadai jaringan dan gadget tidak sebanyak di kota-kota. Sekarang kalau ada orang tua belum rela atau waswasnya, itu diizinkan. Dengan konsekuensi anaknya harus didampingi orang tua serta kembali ke orang tuanya adakah waktu juga sarana prasarananya," tegasnya.

Ia menjelaskan, dikhawatirkan apabila PJJ tidak kondusif, suasana pembelajaran di rumah apalagi nanti sampai ada kekerasan. Anak tekanan psikis sudah tinggi, orang tua harus bekerja. Sehingga harus diberikan pertolongan dengan sekolah tempat yang aman.

"Tatap muka ada ceklist-nya dengan wajib memakai masker, ada tempat cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, disemprot desinfektan dan lainnya. Kemudian jaga jarak, jadi satu kelas tidak bisa full kapasitasnya. Jadi otomatis harus ada sif, ini jadi solusi dari PJJ," pungkasnya. (rizki mauludi)