Anggota DPRD Kota Bogor Kritisi Musrenbang Kelurahan Babakanpasar

Anggota DPRD Kota Bogor Kritisi Musrenbang Kelurahan Babakanpasar
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Babakanpasar, Kecamatan Bogor Tengah, yang digelar pada akhir pekan lalu mendapat kritikan anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDIP Atty Soemadikarya. 

"Agenda Musrenbang di Kelurahan Babakan Pasar Sabtu lalu, menurut saya gagal. Salah satu kegagalannya karena tidak dibukanya ruang komunikasi dua arah demi menggali informasi dan memberi informasi apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Atty, Senin (7/12/2020).

Atty melanjutkan, seharusnya disediakan waktu untuk tanya jawab seputar program, keluhan dan aspirasi peserta Musrenbang secara terbuka kepada pemerintah dan legislatif yang hadir diwakili dewan didapilnya, pengurus RT/RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat atas punya hak bicara memyampaikan unek-unek dalam Musrebang karena dalam satu forum hadir yang masing-masing mewakili eksektutif dan legeslatif serta rakyat di wilayah.


"Musrenbang itu sebagai agenda musyawarah masyarakat ditingkat kelurahan untuk diperjuangkan di tingkat kecamatan. Ada hal-hal yang harus di bahas dimana ada keperluan, kepentingan masyarakat yang mendesak menjadi prioritas dengan anggaran terbatas atau anggaran disesuaikan dengan keuangan daerah," tuturnya.

Dia menjelaskan, banyak hal juga informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat tapi gagal karena tamu undangan hanya dianggap penonton. Kemungkinan, agenda Musrenbang hanya utk menggugurkan kewajiban atas amanah UU No 25/2004, PP No 6/2006, PP No 8/2008, serta Permendagri No 54/2010.

"Musrenbang seperti ini akan menghasilkan program yang tidak terukur dan terencana karena tidak ada koreksi yang menghasilkan solusi. Untuk anggaran 2021 data penerima manfaat RTLH di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah sangat rendah dari kecamatan lain karena berbagai alasan yang merugikan rakyat di dua wilayah itu," jelasnya. (Rizki Mauludi)