Siaga La Nina, DPRD Jabar Desak Pemprov Tambah Anggaran BPBD

Siaga La Nina, DPRD Jabar Desak Pemprov Tambah Anggaran BPBD
net



INILAH, Bandung – Fenomena La Nina tengah mengintai beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan beberapa daerah lainnya. Ancaman bencana banjir, longsor, puting beliung menjadi sorotan, mengingat kondisi geografisnya yang rentan.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengatakan, pihaknya tengah mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) agar menaikkan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada APBD 2021, guna menyiasati fenomena tersebut agar tidak berimbas parah bagi masyarakat.

Dia berharap dengan adanya penyesuaian anggaran, BPBD dapat bersiap-siap mengantisipasi anomali cuaca tersebut. Sehingga diharapkan, dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat dampak dari bencana. Terlebih, tanpa adanya fenomena La Nina kata Siti, Jabar memang merupakan salah satu daerah yang masuk 10 besar rawan bencana dan hal tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.


“Sejauh ini langkah yang kita ambil, baru membahas anggarannya. Dengan adanya fenomena La Nina ini, kita meminta kepada BPBD untuk siap-siap agar jangan sampai banyak makan korban. Mengenai anggaran ini, walaupun pagu sudah dipatok. Tetapi kita desak untuk ditambah, karena anggarannya cuma dua miliar rupiah. Menurut kami, ini keterlaluan. Makanya kami minta ditambah minimal 10 miliar rupiah,” ujar Siti kepada INILAH.

“Alhamdulillah dari BPBD sudah mengajukan 11 miliar rupiah pada APBD 2021, untuk mengantisipasi. Soalnya terus terang, untuk meng-cover kemungkinan bencana seluruh Jawa Barat yang ditambah dengan adanya fenomena La Nina itu, anggaran hanya dua miliar rupiah. Itu tidak bagus. Insyaa Allah kita coba amankan, supaya BPBD ini bisa bekerja lebih maksimal,” sambungnya.

Sementara itu, terkait kemungkinan ancaman lain akibat dari dampak La Nina di sektor pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan. Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyebut bisa saja terjadi, mengingat perubahan cuaca yang terjadi saat ini tidak menentu. Menurutnya, seharusnya sejak awal pemerintah sudah bisa mengantisipasi fenomena seperti ini.Terlebih sudah banyak teknologi yang mendukung, dalam mengantisipasinya.

“Kondisi sekarang memang luar biasa. Kadang hujan deras, kadang panas. Dampak dari fenomena La Nina. Sesungguhnya di negara maju, situasi ini bukan jadi masalah karena mereka punya teknolgi. Sementara di kita belum, karena tidak menjadi strategi dan kebijakan pemerintah. Kesiagaan pemerintah sekarang sifatnya masih kuratif. Menunggu masalah dulu baru diselesaikan. Itu tidak bagus. Harusnya dengan teknologi, kita bisa antisipasi. Kita harus terbuka memanfaatkan pemahaman teknologi terbaru, yang sebenarnya sudah ada di Indonesia. Jika dimaksimalkan, mungkin terkait fenomena ini kita bisa antisipasi,” ucapnya. (Yuliantono)