DPRD Jabar Sebut Vaksin Covid-19 Simpang Siur

DPRD Jabar Sebut Vaksin Covid-19 Simpang Siur
net



INILAH, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mempertanyakan langkah pemerintah provinsi (Pemprov), dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, sejauh ini vaksin Sinovac yang tengah diujicobakan masih simpang siur dan belum ada titik terang. Sementara, rencananya pada awal 2021 vaksin tersebut bakal didistribusikan. Menurutnya, pemerintah seharusnya selalu menyampaikan informasi terkait vaksin tersebut melalui tim ahli yang kredibel. Sehingga dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang terus berkembang, terkait pandemi ini.

“Mengenai vaksin, pokoknya masih simpang siur. Kita tidak tahu perkembangan detailnya seperti apa. Sejauh ini kita hanya dapat informasi dari publik. Harusnya pemerintah terbuka dan meminta tim ahli yang menangani vasin ini ngomong ke masyarakat. Bukan pemerintah. Apalagi di luar negeri, kita dengar yang di vaksin banyak meninggal. Tentu saja kita jadi was-was. Kita berharap, para ahli kesehatan yang khususnya menangani vaksin ini terus menyampaikan informasi terkait perkembangan uji cobanya. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran,” ujar Siti kepada INILAH, Jumat (13/11/2020).


Siti pun menyayangkan dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19, yang dianggapnya berujung pada ketidakterbukaan pemerintah baik kepada DPRD maupun masyarakat dalam perkembangan penanggulangan pandemi. Kendati demikian, pihaknya tetap akan terus mencoba mencari jawaban mengingat penyelesaian terkait musibah skala dunia tersebut juga tetap menjadi tanggungjawab pihaknya selaku wakil rakyat.

“Pokoknya urusan Covid-19, tidak ada kejelasan. Apalagi sejak pusat (pemerintah) memberikan kewenangan penuh, baik keterkaitan penganggaran yang tidak perlu koordinasi dengan DPRD, sampai hal lainnya. Akhirnya membuat komunikasi jadi tertutup. Kita tidak tahu perkembangan detailnya. Kita terkunci oleh aturan itu. Terus terang, ini jadi PR kita bersama. Mengingat urusan masyarakat adalah urusan kita, walaupun kita bukan regulator. Tapi kita tetap berkewajiban mengawasi. Kalau hasilnya baik tidak masalah. Tapi kalau ada apa-apa, kita tetap bertanggungjawab karena kita adalah wakil masyarakat,” tutupnya. (Yuliantono)