Tak Dapat Proyek ABT, Tiga Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Cirebon Meradang

Tak Dapat Proyek ABT, Tiga Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Cirebon Meradang
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Tiga asosiasi jasa kontruksi di Kabupaten Cirebon meradang. Mereka yang terdiri dari Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI), Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo), dan Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Hipsindo) mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon. Pasalnya, mereka sama sekali tidak mendapatkan paket pekerjaan untuk proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun ini.

Kepada wartawan, Ketua AKSI Harto menuding eksekutif dan legislatif tidak peduli dengan keberadaan mereka. Pasalnya, proyek ABT di PUPR yang jumlahnya 256 paket itu satu pun tidak mengerjakannya. Dia mempertanyakan, kemana dan untuk siapa ratusan paket tersebut.

"Ini kan tidak logis. Paket proyek segitu banyaknya, AKSI sama sekali tidak diberi. Kami ini punya 10 anggota. Mereka butuh kerjaan untuk kelangsungan hidup sehari-hari," kata Harto, Selasa (3/10/2020).


Harto menuntut Pemkab dan DPRD Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembinaan kepada semua asosiasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Masalahnya, kalau dihitung dengan jumlah paket yang ada di PUPR seharusnya setiap asosiasi mendapat pekerjaan. Masalahnya, saat ini ada 20 perusahaan jasa konstruksi dengan anggota lebih dari 200 pengusaha. 

"Dimana kepedulian pihak eksekutif dan legislatif. Jumlah paket di PUPR, ditambah dengan dinas lain seperti Disdik, Dinkes dinas lainnya, harusnya semua pengusaha Jakon mendapat jatah pekerjaan. Tapi ini sebaliknya," ungkap Harto.

Sementara, Ketua Gakindo Darsono mempertanyakan transparansi PUPR. Di saat pandemi seperti ini, justru harapan mendapat pekerjaan pupus sudah. Lucunya, pejabat pengadaan hanya mengundang perusahaan tertentu saja itu, apa indikatornya. Sedangkan asosiasi yang sangat mengharapkan adanya kegiatan.

"Kami benar-benar merasa terzolimi. Darimana anggota kami dapat makan kalau pekerjaan saja tidak dapat dari dinas. Mirisnya juga, sebagian besar proyek ABT PUPR diambil Dewan. Ini maksudnya apa. Kok, anggota dewan ikut mainan proyek," jelas Darsono.

Hal senada dikatakan Ketua Hipsindo Bagja Untung. Dirinya mengaku heran, kenapa proyek ABT di PUPR malah kabarnya diambil DPRD Kabupaten Cirebon. Harusnya anggota dewan tidak ikut campur dengan urusan proyek, karena merupakan haknya pengusaha jasa kontruksi. Namun pada kenyataanya, mereka sudah melakukan plot dan menyerahkan perusahaan-perusahaan ke pihak dinas.

"Buktinya banyak asosiasi yang tidak mendapatkan. Terus kemana paketnya. Informasinya kan sebagian besar diambil oleh dewan dengan alasan Pokir," terang Bagja.

Sedangkan, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto mengaku tidak tahu kalau proyek ABT di PUPR dan dinas lainnya, pekerjaannya diambil dewan. Dia mengaku, pokir memang sebatas pokok pikiran dewan, dan nantinya diusulkan ke dinas. Sedangkan masalah pekerjaan, dinas semua yang mengelola.

"Saya tidak tahu ada proyek pokir. Kalau pokir memang ada yaitu usulan dari dewan untuk pekerjaan yang nanti diberikan kepada dinas," tukas Hermanto. (Maman Suharman)