Buruh Geruduk Balai Kota Bogor, Ini Tuntutannya

Buruh Geruduk Balai Kota Bogor, Ini Tuntutannya



INILAH, Bogor - Ratusan buruh yang tergabung dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan unsur buruh lainnya menggeruduk Balai Kota Bogor, Rabu (21/10/2020) siang. Tuntunan mereka tetap penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja serta mereka meminta Pemkot Bogor agar menegakan aturan ketenagakerjaan secara tegas di Kota Bogor.

"Tuntutan kami masih sama secara khusus penolakan Omnibuslaw yang klaster ketenagakerjaan. Secara umumnya pun kami tolak Omnibuslaw karena isi klaster lainnya pun lebih memberatkan masyarakat karena represi disana bisa terjadi," ungkap salah satu Koordinator aksi Agus Ramdah kepada INILAH disela aksi.

Agus melanjutkan, kedua adalah mengenai penegakan aturan ketenagakerjaan di Kota Bogor karena pihaknya masih melihat banyak sekali pelanggaran-pelaanggaran yang terjadi. 

"Salah satunya adalah UMK yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai ketentuan. Ini satu contoh saja," tambahnya.

Agus menjelaskan, kedepan ada statement dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) atau dari para pengusaha tahun depan tidak ada kenaikan upah. Nah ini juga hal yang amat sangat mengerikan buat buruh. 

"Bagaimana mungkin sudah jelas-jelas diatur walaupun PP 78 itu ditolak, tapi disitu sudah diatur jelas-jelas kenaikan upah harus ada. Sekarang mereka sudah menyatakan tidak akan ada kenaikan, belum disahkan saja Omnibuslaw sudah begini, apalagi kedepannya," jelasnya.

Agus memaparkan, berbicara secara khusus, penerapan pegawai outsourcing yang ada di lima bidang menjadi mencakup semua dan tidak ada batas waktu orang dikontrak. Kan sebelumnya dua sampai tiga tahun selesai baru dipermanenkan. Nanti tidak lagi, bahkan jabatan-jabatan bukan staf bisa di-outsourcing-kan.

"Tidak ada karyawan tetap kedepannya. Tidak ada batasan kontrak kerja, pengusaha bisa mengatur sesukanya waktu kontrak. UU ini saya lihat sangat amat dipaksakan untuk disahkan. Kita bisa saksikan sendiri dari dulu dikumandangkan oleh presiden hanya waktu sekitar delapan bulan menyatukan hampir 70 UU dengan alasan mempersingkat jalur perizinan dan lainnya segala macam. Ternyata begitu itu terjadi turunan UU ada lebih 500 turunan. Jaid perampingan nya dimana," paparnya.

Ia juga menegaskan, oleh karena itu dari KSPSI sendiri menolak bergabung pembahasan UU Omnibuslaw. "Ya, bagaimana kami bergabung disana sementara kami menolak. Kalau dari Pemkot Bogor tidak ada respon kami terus gelar aksi serupa, kami minta respon dari Pemkot Bogor," pungkasnya. (rizki mauludi)