Pemkab Bogor Merekonstruksi Kawasan Hutan Lindung dan Produksi

Pemkab Bogor Merekonstruksi Kawasan Hutan Lindung dan Produksi
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor - Mengantisipasi bencana banjir bandang yang terjadi di kawasan hulu seperti di Kecamatan Sukamakmur, Megamendung dan lainnya, Pemkab Bogor pun mengambil langkah merekonstruksi kawasan hutan lindung dan produksi.

Selain berkordinasi dengan Perhutani, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarya serta  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  proses rekontruksi ini juga melibatkan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Bencana alam banjir bandang di Desa Sukawangi, Sukamakmur dan Kecamatan Megamendung maupun Kawasan Puncak sejak tiga tahun terakhir ini membuat Pemkab Bogor mengambil langkah rekontruksi batas lahan hutan maupun konservasi. Dalam proses rekontruksi lahan ini kami berkordinasi dengan Perhutani, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor," kata Kabag Administrasi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Rizal Hidayat, Senin (12/10/2020).


Dia menambahkan, dengan rekontruksi lahan hutan maupun konservasi ini juga berguna bagi mengembalikan wilayah tersebut sebagai lahan resapan air.

"Selain mengembalikan wilayah tersebut sebagai lahan resapan air, rekontruksi ini juga memperjelas lahan yang saat ini diduduki masyarakat sekitar, dijadikan bangunan sekolah maupun Kantor Desa Sukawangi, Sukamakmur. Sementara aspirasi warga Kampung Cipendawa, Megamendung akan kami perjuangkan ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor," tambahnya.

Sedangkan, Kasubag Penataan Wilayah Eko Mujiarto menuturkan pihaknya sudah melakukan ploting maupun pendataan terkait rekontruksi lahan hutan maupun konservasi.

"Kami sudah melakukan ploting maupun pendataan terkait rekontruksi lahan hutan maupun konservasi, bagi yang ada dokumen C Desa maka itu akan dikeluarkan dari lahan Perhutani, lalu untuk bangunan sekolah dan Kantor Desa Sukawangi itu Insya Allah aman karena pemanfaatannya untuk masyarakat banyak. Sementara untuk bangunan vila maka dengan pemilik lahan yaitu Perhutani maupunnegara akan kami mentertibkannya," tutur Eko.

Dia menjelaskan, untuk di Kampung Cipendawa Megamendung jajarannya terus berkordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Nantinya, akan diploting lahan yang tetap akan menjadi lahan konservasi atau bakal bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.

"Lahan konservasi di Kampung Cipendawa, Megamendung itu kan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Buana Estate yang telah habis, kami akan menjaga fungsi lahan konservasi walaupun tetap ada peluang ada sebagian lahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Bogor Fahreza yang mendampingi warga Sukawangi, Sukamakmur, Cipendawa, Megamendung memaparkan masyarakat mendukung langkah Pemkab Bogor yang ingin merekontruksi lahan hutan maupun konservasi tersebut.

"Kami mewakili warga agar rumah mereka yang berdiri di atas lahan Perhutani di Desa Sukawangi bisa dilegalkan. Sebab, pada 1960an atas perintah Bupati Bogor saat itu diperintahkan menempati lahan tersebut sebagai bentuk relokasi karena lahan mereka sebelumnya rawan akan bencana alam tanah longsor. Untuk warga di Kampung Cipendawa, Desa Megamendung mereka berkeinginan bisa memanfaatkan lahan konservasi (eks HGU) menjadi lahan pertanian atau perkebunan," papar Fahreza. (Reza Zurifwan)