UU Cipta Kerja Disahkan, Ridwan Kamil: Saran Saya Terima Dulu, Mari Kita Monitor

UU Cipta Kerja Disahkan, Ridwan Kamil: Saran Saya Terima Dulu, Mari Kita Monitor
net



INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara menyusul pengesahan UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020). 

Dia menyarankan agar regulasi anyar yang mengundang dinamika,
khususnya di kalangan buruh tersebut diterima lebih dulu sekaligus tetap dipantau dampaknya. Tidak hanya dari sisi positifnya, namun pemantauan juga harus dilakukan bilamana terdapat dampak negatif yang justru akan memberatkan sejumlah pihak. 

"UU sudah disahkan, mari kita monitor sisi positifnya, juga mungkin ada dampak dampak negatifnya," ujar Ridwan Kamil, Selasa (6/10/2020).


Ridwan Kamil menyadari, setiap kali peraturan disahkan pasti akan terjadi dinamika. Hanya saja, menurut dia, tidak perlu kaku untuk menyikapi hal tersebut. 

"Pada dasarnya kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika. Responnya juga belum tentu berhasil juga belum tentu gagal tergantung situasi," katanya.

Ridwan Kamil menyarankan, agar setiap pihak menerima terlebih dahulu keberadaan UU Cipta Kerja ini. Di mana dalam pelaksanaannya dapat dievaluasi agar kian mensejahterakan semua pihak. 

"Saran saya, kita terima dulu, nanti dievaluasi dalam setahun dua tahun apakah pelaksanaannya mensejahterakan semua orang mengadilkan ekonomi. Kalau kurang kita revisi, evaluasi kalau baik ya kita teruskan," pungkas Ridwan Kamil.

Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tetap menggelar aksi di daerah masing-masing dari 6 sampai 8 Oktober 2020. Di mana dia menyampaikan, aksi penolakan Omnibus Law UU Ciptaker tersebut akan diikuti ribuan buruh yang tersebar di seluruh daerah se Indonesia secara serentak. 

Adapun sejumlah daerah itu, mulai dari Jakarta, Serang, Banteng, Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu, Purwakarta, Garut, Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun, Gresik, Surabaya, Kalimantan, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi.

Nining menegaskan pihaknya telah sepakat untuk menolak dan sudah tak ingin bernegosiasi terkait UU Omnibus Law Ciptaker. Karena, menurutnya dalam proses pembuatan undang-undang tersebut sudah tak memiliki itikad baik, diam-diam, tidak demokratis, bertentangan dengan azas demokrasi negara.

"Namun UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak membuat daya guna dan hasil guna bagi masyarakat mayoritas. Nah artinya ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial yang justru jauh atas UU Ciptaker," katanya.

Menurut dia, UU Ciptaker ini justru lebih mendorong persoalan lebih ke arah perundingan antara buruh dan pengusaha, sementara pemerintah sebagai penonton melepaskan tanggung jawabnya. 

"Padahal adanya kepastian hukum saja pengusaha dan buruh itu terjadi relasi yang timpang," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)