Petugas Rakyat, Bukan Partai

Petugas Rakyat, Bukan Partai



BELUM seminggu berlangsung, tapi kampanye Pilkada Serentak 2020 sudah mulai memunculkan riak-riak. Di Surabaya, baliho pasangan calon bersama Wali Kota Tri Rismaharini disoal. Di Bandung, pertemuan Gubernur Ridwan Kamil dengan pasangan calon ditelisik Bawaslu.

Ini persoalan yang setiap terjadi kontestasi demokrasi selalu terjadi. Sialnya, kita; pemerintah, legislator, penyelenggara pemilu, tak pernah peduli. Kita seperti keledai yang selalu terantuk dan terantuk lagi.

Kultur kita memang aneh. Kita membuat regulasi. Tapi kita pula yang mencoba mengakali. Mencari lubang-lubang pelanggaran. Apa yang terjadi di Surabaya itu, aneh menurut kita. Ada aturan tak boleh memasang foto pejabat di baliho calon, tapi diakali bahwa Risma dalam kapasitas sebagai pengurus partai.


Risma itu Wali Kota Surabaya. Badannya cuma satu. Partai menyumbangkannya untuk memimpin Surabaya. Maka partai seharusnya merelakan dirinya menjadi Wali Kota Surabaya. Dia bukan petugas partai, tapi petugas warga kota. Begitulah idealnya.

Gubernur Jawa Barat bukan orang partai. Karena itu dia lebih beruntung. Tapi, dia masih membukakan pintu Gedung Pakuan menjamu pasangan calon bupati. Mungkin pasangan calon hanya sowan, tapi ketika sudah terdaftar sebagai calon, sepatutnya tak menerima yang begitu-gitu. Pasangan calon juga mestinya menghargai aturan-aturan seperti itu. Jangan membikin susah orang lain.

Buat kita, persoalan kepala daerah sekaligus orang partai atau simpatisan tokoh politik ini, sesuatu yang tak elok terjadi. Kita menaruh hormat kepada siapapun pemimpin yang sudah diberi amanah rakyatnya untuk 100% mengabdi kepada rakyat.

Itu sebabnya, hemat kita, siapapun kepala negara, kepala daerah, tidak patut berkampanye, menyatakan dukungannya secara terang-terangan, terhadap kandidat siapapun dan dalam kontestasi apapun. Sebab, dia sudah disumpah menjadi pemimpin rakyat –baik dalam level negara, provinsi, kabupaten/kota—untuk waktu lima tahun. Bukan partai yang bisa mencopotnya dalam posisi gubernur, bupati, atau walikota, melainkan rakyat melalui lembaga perwakilan.

Tidak perlu pula dia mengambil cuti hanya untuk kegiatan semacam itu. Sebab, sebagai kepala negara, sebagai kepala daerah, mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, adalah pemimpin masyarakat.

Itu sebabnya, kita selalu menaruh hormat terhadap siapapun pemimpin yang betul-betul ikhlas menyumbangkan dirinya untuk rakyat. Pada Pilpres lalu, Anies Baswedan sudah memberikan contoh yang baik itu; tak berkampanye untuk Prabowo Subianto yang mengusungnya jadi Gubernur DKI Jakarta, atau untuk Sandiaga Uno yang mendampinginya di Pilkada DKI Jakarta. (*)