Sikap Kami: Pemenang Pilkada: Golput!

Sikap Kami: Pemenang Pilkada: Golput!



TENTU saja tidak dalam rangka kampanye golongan putih (golput) ketika cendekiawan Azyumardi Arza menyatakan dirinya takkan memilih di Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu harap dibaca sebagai perlawanan halus terhadap keputusan pemerintah tetap menggelar pilkada di tengah pandemi.

Tapi, jika seorang Azyumardi yang tentu saja paham bahwa suara rakyat penting dalam tatanan demokrasi bersikap seperti itu, lalu bagaimana dengan orang yang setengah paham, atau lebih banyak tak pahamnya? Ingat, kelompok yang apolitis ini jumlahnya banyak dan itu terbukti selalu muncul dalam kontestasi demokrasi.

Perjuangan banyak pihak agar pemerintah menunda kembali pilkada sebenarnya sudah demikian besar. Secara kelembagaan, dua ormas Islam terbesar, Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah memintanya. Tokoh-tokoh berpikiran jernih, bersih, dan lurus juga telah mendesaknya.


Namun, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, seakan-akan menutup kuping. Politisi-politisi yang tentu saja berpikir berlandaskan kepentingan mereka –yang tentu saja tak selalu harus sejalan dengan rakyat—mendukung keputusan pemerintah.

Landasan mereka, antara lain, aspek-aspek ketatanegaraan. Misalnya, bagaimana daerah berjalan dengan kepala daerah berstatus pelaksana tugas, penjabat sementara, dan sebagainya. Perjuangan mengatasi Covid-19 jauh lebih berat dibanding mengubah regulasi di tengah masa darurat seperti sekarang ini.

Dalam kondisi seperti ini, maka hasil survei yang dilansir Indikator Politik Indonesia, akhir pekan lalu, bisalah jadi acuan dan gambaran apa yang akan terjadi di pilkada mendatang. Dalam hitungan survei mereka, sekitar 65% warga berharap pilkada ditunda.

Artinya apa? Ada potensi 65% warga pemilih takkan datang ke TPS pada hari pencoblosan. Sangat mungkin itu terjadi. Jika keinginan mereka menolak pilkada saja sudah muncul, hampir pasti juga mereka ogah mencoblos. Tentu saja, keselamatan dari ancaman Covid-19 yang belum akan berakhir Desember mendatang itu, jadi alasannya.

Jika itu yang terjadi, maka lebih 200-an daerah selama lima tahun ke depan, akan memiliki kepala daerah dengan legitimasi yang rendah. Kira-kira kepala daerah yang hanya menang 17,5% dari total jumlah pemilih, bahkan bisa hanya 12%.

Kita contohkan Kabupaten Bandung dalam kalkulasi. Dari 2 juta pemilih, yang datang ke TPS hanya 700 ribu orang. Karena diikuti tiga kandidat, calon tertinggi dengan 34% suara saja sudah menang. Angka 34% itu setara 238 ribu suara. Angka 238 ribu itu tak sampai 12% dari jumlah warga yang berhak memilih.

Maka, meski pilkada baru akan berlangsung dua bulan lagi, kita sudah bisa prediksi siapa pemenangnya. Ya, tak lain tak bukan: golput. (*)