KUA-PPAS 2021 Kota Bogor Fokus pada Dua Isu Ini

KUA-PPAS 2021 Kota Bogor Fokus pada Dua Isu Ini
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Pemkot Bogor menetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, dokumen itu memfokuskan kepada dua isu yaitu Indonesia Satu Data dan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kebijakan Indonesia Satu Data dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari aspek kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pengklasifikasian belanja, hingga penerapan sistem informasi pemerintahan daerah. 

"Untuk isu pertama, paling tidak ada dua imbas yakni beralihnya beberapa kewenangan antar OPD dan input perencanaan mulai dari hasil musrenbang dan pokok pikiran (pokir) hingga APBD yang semula melalui Simral sekarang melalui SIPD milik Kementerian Dalam Negeri. Sementara isu kedua, imbasnya kepada nilai pendapatan dan belanja daerah. Oleh karenanya, Tahun 2021 merupakan tahun APBD tanggap dan adaptif Covid-19," kata, Rabu (23/9/2020).


Pada 2021 mendatang, dia menyebutkan pendapatan daerah keseluruhan ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun dengan pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah Rp925,5 miliar. Target PAD tersebut diakuinya lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu sebesar Rp1,08 triliun. 

"Namun lebih besar daripada target penyesuaian PAD Tahun 2020 akibat dampak Covid-19 yakni sebesar Rp719,5 miliar," tuturnya.

Bima melanjutkan, hal ini sebagai bentuk optimisme logis berdasarkan perhitungan yang matang ditengah dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan ekonomi secara global.

"Untuk paket belanja daerah, ada lima yaitu penguatan kesehatan, pemulihan ekonomi, penguatan pendidikan, program prioritas, dan program janji kampanye," tambahnya.

Dia juga menerangkan, berdasarkan KUA-PPAS 2021 yang disepakati itu ada tugas bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Bogor. Yakni, masih kurangnya kemampuan keuangan daerah sebesar Rp445,5 miliar. (Rizki Mauludi)