Tunggu Revisi RTRW, Kawasan Bogor Raya Lake Side Segera Disulap

Tunggu Revisi RTRW, Kawasan Bogor Raya Lake Side Segera Disulap
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal memiliki kota Mandiri yang recananya berada di kawasan Perumahan Bogor Raya Lake Side, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Kawasan itu bakal disulap menjadi kawasan multifungsi selain perumahan, kedepan perumahan elit tersebut bakal disulap menjadi pusat pemerintahan dan bisnis.

Megaproyek tersebut saat ini tengah menunggu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih di godog pemerintah pusat. 


Kepala Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Firdaus mengatakan, Kota Bogor kedepan akan memiliki semacam kota mandiri tepatnya di kawasan Perumahan Bogor Raya Lake Side. 

"Konsepnya seperi di Sentul tetapi luasanya tidak sama relatif lebih kecil, konteks tata ruang juga sudah diatur oleh mereka," ungkap Firdaus kepada wartawan Senin (7/9/2020).

Ia melanjutkan, sebagai pengembang di kawasan Perumahan Bogor Raya, saat ini progres yang paling cepat yakni membangun empat tower bangunan Apartemen. Menurutnya, sebagian apartemen yang akan dibangun memang masuk dalam zona pemukiman dalam RTRW.

"Dan itu tidak melanggar," tambahnya.

Kedepan Firdaus juga menambahkan, terkait rencana pemindahan pusat kantor pemerintahan ke Bogor Raya yang Hal inipun yang dikaitkan dengan rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Pemindahan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan Pemkot Bogor dan PT. Sejahtera Eka Graha (SEG), sehingga di kawasan Bogor Raya akan dijadikan sebagai pusat perkantoran dan kawasan hunian dengan konsep transit oriented development (TOD).

"Secara umum kami sangat mendukung program pemindahan kantor pemerintahan ke Bogor Raya. Karena kalau kami beli kan berat, nah ketika ada support dari PT. SEG maka kami support balik," terangnya.

Firdaus membeberkan, konteks dukunganya, mempermudah perizinan yang mereka ajukan dengan mengacu pada Perda RTRW, dan saat ini penyesuaian regulasi tersebut sudah dilakukan dalam revisi RTRW yang tengah berproses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Karena adanya rencana pembangunan ini, PT. SEG pun menghibahkan tanah seluas enam hektar untuk pemerintah Kota Bogor. Rencananya diatas lahan tersebut akan dibangun pusat pemerintahan baru Kota Bogor.

"Ini kan bentuknya hibah ya dan tentunya kami ada komunikasi yang aktif dengan seluruh OPD bagaimana kami mendukung wacana pemindahan ini. Baik dari sisi anggaran, SDM bahkan dukungan investor yang akan mendukung kami. Nah ini yang akan kami manfaatkan," beber mantan Kadiskominfostandi Kota Bogor itu.

Firdaus juga memaparkan, selain itu juga akan ada pembangunan mall sembari menunggu pengesahan Perda RTRW karena dengan mengubah konsep menjadi area bisnis maka dibutuhkan penyesuaian.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, saat ini, Pemkot Bogor telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pemindahan pusat perkantoran tersebut. Tim itu akan mendata kantor-kantor mana yang tak memadai, kantor mana yang harus dijadikan satu atap. Dedie juga mengatakan, pemindahan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan Pemkot Bogor dan PT. Sejahtera Eka Graha (SEG). Sehingga, di kawasan Bogor Raya akan dijadikan sebagai pusat perkantoran dan kawasan hunian dengan konsep transit oriented development (TOD).

"PT SEG merupakan perusahaan pengembang properti di Bogor yang 96,53 persen sahamnya dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari aset eks PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Di Kawasan Bogor Raya, Pemkot Bogor mengajukan lahan hibah seluas enam hektare miliki Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Lalu ada tawaran untuk memanfaatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN pasca pandemi Covid-19," terang Dedie.

Oleh karena itu, Dedie menerangkan, pihaknya ingin mengambil kesempatan tersebut dengan mengajukan pinjaman Rp2,05 triliun. Dana itu, untuk membangun pusat perkantoran sekaligus revitalisasi Gelanggang Olah Raga (GOR) Padjajaran di Jalan Pemuda sebagai pusat olahraga Kota Bogor.

"Itu baru diumumkan (Kemenkeu) belum diputuskan. Masih proses," terang Dedie.

Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyebut PT SEG siap membangunkan pusat perkantoran untuk Pemkot Bogor. Ade mengatakan, pihaknya harus memperoleh persetujuan dari DJKN terlebih dahulu mengenai hibah lahan tersebut. Menurutnya, pembangunan pusat perkantoran tersebut mulanya tak terkait dengan PEN. Namun, Kemenkeu menyarankan untuk mengajukan pinjaman melalui program PEN.

"Kan itu penawaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kami mohon bantuan, diarahkan kepada PEN. Dan coba dibuatkan surat. Untuk itu, pihaknya masih meminta data Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) jumlah pegawai setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dipindahkan ke pusat perkantoran," ungkapnya.

Ade menekankan, demikian, kapasitas pusat perkantoran tersebut dapat menampung pegawai di setiap OPD yang akan dipindahkan. Tetapi, sebelum membahas teknis, Pemkot Bogor ingin memastikan pengalihan status lahan yang nantinya akan digunakan untuk pusat perkantoran pemerintah Kota Bogor.

"Kami secara tertulis agar bisa disertifikatkan," pungkasnya.