DPRD Jabar Dorong Pemprov Tambah Jumlah Sekolah

DPRD Jabar Dorong Pemprov Tambah Jumlah Sekolah
net



INILAH, Bandung – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang sudah lama tuntas. Kendati demikian, bukan berarti selama pelaksanaannya tanpa kendala. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan, dari hasil evaluasi pihaknya selama terjun ke lapangan ke daerah-daerah, salah satu permasalahannya adalah daya tampung sekolah dengan jumlah siswa yang mendaftar, timpang.

Pada akhirnya, pendaftar yang tereliminasi terpaksa masuk ke sekolah swasta dan jauh dari tempat tinggal. Menyikapi hal ini, Dadang mengaku pihaknya meminta kepada Pemprov agar sesegera mungkin menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya kata Dia, bisa dengan menambah jumlah sekolah atau ruang kelas, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan tiap daerah.


“Sejauh ini kami terus memantau, terjun ke lapangan dan bersama-sama mengevaluasi. Baik dalam pelaksanaan PPDB kemarin, maupun PJJ yang sekarang sedang berjalan. Terkait PPDB, dari hasil pembahasan ada keinginan kami agar pemerintah segera melakukan kebijakan makro. Tidak hanya soal teknis. Kami melihat, ternyata jumlah penduduk atau siswa pendaftar dengan jumlah sekolah yang ada di tiap kecamatan, sangat tidak seimbang. Ada kecamatan yang penduduknya 40 ribu dan ada juga sampai 300 ribu,” kata Dadang kepada INILAH, Rabu (26/8/2020).

“Sementara jumlah sekolahnya ternyata tidak memadai. Akhirnya karena terbatas kuota, mereka terpaksa ke sekolah swasta dan jauh dari domisili tinggalnya. Nah, harusnya ini bisa disesuaikan. Jumlah sekolah harusnya bisa berkaca dengan jumlah penduduk. Maka dari itu, kami mendorong kepada pemerintah daerah agar melakukan pembukaan sekolah baru atau penambahan kelas, berdasarkan dari jumlah penduduk,” sambungnya.

Dadang berharap, dengan adanya penyesuaian antara sarana dan kebutuhan. Persoalan serupa di kemudian hari tidak lagi terulang, sehingga pemerintah dapat mengalihkan fokusnya ke hal lain guna meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat.

“Kita berharap, pemerintah daerah kita bisa melakukan ini. Jangan seperti kebijakan pusat, karena pada akhirnya muncul ketidakadilan antar daerah. Kalau ini bisa kita atasi, kita bisa fokus ke masalah lain agar kualitas pendidikan kita meningkat,” ucapnya.

Sementara mengenai kemungkinan dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, di tengah situasi penanganan pandemi Covid-19. Dadang menjelaskan, pihaknya sejauh ini terus memantau dan melakukan kajian kapan wacana tersebut dapat direalisasikan, mengakhiri pendidikan jarak jauh (PJJ) yang selama ini dianggap kurang efektif.

“Kami memantau terus, mengevaluasi dan juga mengkaji akan kemungkinan pelaksanaan KBM tatap muka, kapan bisa dilaksanakan. Sebab, masalah Covid-19 ini harus kita sikapi dengan hati-hati supaya jangan jadi bumerang. Kalau sudah memungkinkan, pasti segera akan kita lakukan,” tandasnya. (Yuliantono)