Tak Bermasker di Garut, Bersiap Keluarkan Duit Rp100 ribu

Tak Bermasker di Garut, Bersiap Keluarkan Duit Rp100 ribu
istimewa



INILAH, Garut-Menyusul terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Garut dengan sebaran kian meluas belakangan ini membuat Pemkab Garut memperketat penerapan protokol kesehatan disertai penerapan sanksi bagi para pelanggarnya. 

Warga yang kedapatan tak mengenakan alat pelindung diri (APD) berupa masker atau menjaga jarak fisik per orang minimal satu meter di ruang publik pun dapat dikenai sanksi administrasi hingga denda maksimal sebesar Rp100.000.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 


Peraturan Bupati Garut ditetapkan pada 19 Agustus 2020 itu sendiri menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut Hendra efektif diberlakukan mulai Senin (24/8/2020) ini.

"Ini kan diatur Perbup Garut Nomor 47/2020 dan Pergub Jabar Nomor 60/2020. Sanksinya ada yang ringan, sedang, dan berat. Untuk penerapannya efektif sejak hari ini," kata Hendra.

Berkaitan penerapan peraturan tersebut, jajaran Satpol PP Garut menggelar razia dan sosialisasi terhadap para pengendara secara serentak di sejumlah titik ruas jalan padat lalu lintas. Antara lain di kawasan Bundaran Simpang Lima Tarogong Kidul, dan kawasan Pengekolan Garut Kota.

Berdasarkan Perbup Garut 47/2020, pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor serta pengemudi dan/atau penumpang kendaraan tak bermotor tak bermasker pun dapat dikenai sanksi administrasi hingga didenda sebesar Rp100.000.

Sedangkan pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum maupun mobil pribadi/dinas yang tak bermasker dapat dikenai sanksi administrasi sampai denda mulai Rp100.000 hingga Rp150.000.

Perbup itu juga mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan bagi para pengelola satuan pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha dan kegiatan lain dengan sanksi administrasi mulai sanksi ringan hingga berat, termasuk denda dengan nilai bervariatif, mulai Rp100.000 hingga Rp500.000.

Penerapan sanksi atas semua pelanggaran itu sendiri dimulai dari sanksi administrasi ringan, sedang hingga berat. 

Terhadap setiap denda administratif maka diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA) berdasarkan bukti bukti pelanggaran tercantum dalam Surat Ketetapan Sanksi Administratif (SKSA) selama pemberlakuan AKB dan diberikan kepada pelanggar. 

Selain denda, sanksi administrasi berat bisa berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, atau pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Sedangkan termasuk ruang publik antara lain satuan pendidikan, tempat usaha meliputi tempat kerja/kantor, obyek wisata, hotel/penginapan, restoran/kafe/rumah makan, tempat kegiatan pertemuan, pabrik/industri, pertokoan/mall/pasar modern, pasar tradisional, pekerjaan konstruksi dan usaha lain.(zainulmukhtar)