Apa Sanksi Jika Calon Wakil Bupati Cirebon Mundur?

Apa Sanksi Jika Calon Wakil Bupati Cirebon Mundur?



INILAH, Cirebon - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Tata Tertib (Tatib) SOTK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Hermanto mengaku, untuk pembentukan panitia pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Cirebon ditargetkan akhir Agustus 2020. 

Pansus Perubahan Tatib DPRD Kabupaten Cirebon sendiri di dalamnya juga membahas mekanisme pemilihan Wabup Cirebon. Sayangnya Tatib SOTK masih belum final, karena ada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan.

"Kalau di Pansus SOTK  masih belum selesai pembahasannya. Itu ada pasal tentang mitra kerja komisi yang masih tarik ulur. Kalau di Pansus Tatib DPRD sendiri, masih belum final tentang satu point mekanisme pemilihan," kata Hermanto, Minggu (23/8/2020)


Dia menjelaskan, pembahasan yang belum final terkait mekanisme pemilihan Wabup Cirebon adalah soal sanksi. Yaitu, apakah ada sanksi atau tidak ketika si calon yang didaftarkan mengundurkan diri. Jika ada sanksi, bentuk sanksinya berupa apa dan penentuan nominalnya uangnya berapa yang akan disepakati. 

"Tentang sanksi masih belum final. Jadi calon yang mundur ini harus dapat sanksi atau tidak.  Sanksinya juga belum disepakati, karena apakah nominal uang atau berupa apa," ungkapnya.

Menurutnya,  adapun poin yang menyangkut terkait calon Wabup Cirebon yang statusnya menjadi anggota DPRD, pembahasannya sudah disepakati. Intinya, yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu, baru mendaftarkan sebagai calon wabup ke DPRD.

"Sudah disepakati anggota dewan yang menjadi calon wabup harus mundur dari keanggotaannya. Aturannya, kalau sudah selesai, Pansus Perubahan Tatib DPRD ini diparipurnakan dulu, lalu Panlih Wabup baru dibentuk," jelasnya. (maman suharman)