Buntut Demo Kuwu di Gedung Dewan, Pimpinan Dewan Dituding Buka Ruang Kericuhan

Buntut Demo Kuwu di Gedung Dewan, Pimpinan Dewan Dituding Buka Ruang Kericuhan
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Unjuk rasa ratusan kuwu (kepala desa) se-Kabupaten Cirebon Senin (8/6/2020) kemarin, gegara tersinggung dengan pernyataan anggota DPRD setempat berbuntut panjang. Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon merasa tersinggung.

Ketua Fraksi PDIP Mustopa balik menuding bahwa kericuhan tersebut justru bersumber dari pimpinan dewan itu sendiri.

"Kericuhan di Kantor DPRD adalah sebuah cipta kepentingan dan sebuah
Kekeliruan langkah. Saya tidak bermaksud mencari kambing hitam atau menyalahkan atas kericuhan yang terjadi. Saya hanya mencoba merasionalisasilan sebuah kondisi berdasarkan informasi dan fakta yg terjadi," kata Mustofa, Selasa (9/6/2020).

Mustofa menjelaskan, Kejadian itu berawal dari komentar anggota DPRD pada acara talk show. Lalu, muncul tuntutan dari para kuwu yg meminta Anggota Komisi 4 meminta maaf dan meng klarifikasi atas komentarnya itu.
Aan Setiawan yang membuat pernyataan, dinilai Mustofa bahasa dan cara penyampainnya yang tidak di tata terlebih dahulu. Hal itu mengakibatkan kecenderung menjustice para kuwu.

"Klarifikasi dan permohonan maaf itu sebetulnya sudah di lakukan oleh yang bersangkutan dan kondisi ini mestinya bisa selesai. Tapi kenapa tiba-tiba muncul tuntutan lain kepada yang bersangkutan," ungkap Mustofa.

Menurutnya, terjadinya kekisruhan para kuwu di gedung dewan akibat buruknya komunikasi pimpinan. Pimpinan rapat diminta bertanggung jawab karena melanggar sosial distancing. Disamping itu, ada penyampaian yang ujungnya tidak mampu mengendalikan kondisi. Ironisnya, Badan Kehormatan (BK) langsung menyatakan akan memanggil yang bersangkutan, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan komisi.

"BK jangan main panggil yang bersangkutan saja lah. Klarifikasi terlebih dahulu ke komisi. Semua kan ada mekanismenya," tutur Mustofa.

Terpisah, Ketua BK DPRD Kabupaten Cirebon, Munawir mengaku, akan memproses kasus anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi PDIP, Aan Setiawan. Namun pihaknya akan memanggil terlebih dahulu pimpinan dewan. BK akunya, tidak  bisa langsung menghakimi karena ada panduan aturan, serta putusan dewan berdasarkan aturan nomor 4 tahun 2019.

"Nanti apabila ada laporan ke ketua dewan, kami mendapat tembusan. Kami pasti akan  menegakan marwah kehormatan dewan. Kita sudah rapat kemarin, hasilnya kami mau memulai penyelidikan, dan meminta keterangan dari pelapor, saksi dan bukti lain," ungkap Munawir.

Namun Munawir menilai, kalau saja kesalahan Aan karena ada kesalahan dalam berkomentar, tidak ada aturan untuk mundur dari anggota dewan, seperti yang para kuwu tuntut saat aksi unjuk rasa kemarin. Pihaknya saat ini masih menunggu surat dari ketua.

"Ketua dewan secara lisan sudah bicara kepada kami, agar kasus ini secepatnya diproses. Kami tinggal menunggu suratnya saja," tukas Munawir. (Maman Suharman)