(Sikap Kami) Physical Distancing Permenhub

(Sikap Kami) Physical Distancing Permenhub



SEBENARNYA, negeri ini serius nggak sih mencegah virus corona? Sebenarnya, kita mau bersatu-padu nggak sih melawan Covid-19? Sayangnya, kita mendapat contoh yang tak elok justru dari orang-orang yang patut kita teladani.

Salah satu yang mencolok mata adalah lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Salah satu pasalnya memberikan ruang ojek online mengangkut penumpang, dalam keadaan dengan syarat tertentu.

Beleid Menhub ini mengoreksi Pergub DKI Jakarta menyangkut PSBB yang tak mengizinkan ojek online sepenuhnya beroperasi membawa penumpang. Hanya boleh membawa barang. Pergub itu keluar merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.


Keluarnya Permenhub ini, selain membuat kita bertanya-tanya sejauh mana koordinasi intra-pemerintah, juga tidak patut keluar dengan alasan apapun. Jauh melenceng dari prinsip pencegahan physical dan social distancing.

Betapa kontradiksinya bisa kita contohkan dengan sangat sederhana. PSBB mengatur mobil maksimal hanya berisi separoh penumpang maksimal. Juga mobil penumpang. Tentu kita paham maksudnya, menjaga physical distancing. Bahkan, PSBB juga mengatur tak boleh ada yang berboncengan di motor untuk maksud serupa.

Lalu, tiba-tiba muncul Permenhub yang membuka ruang ojek online membawa penumpang. Prinsip physical distancing yang digembar-gemborkan pemerintah agar dijalankan masyarakat, malah dibolehkan dengan Permenhub itu.

Betul, pasal-pasal Permenhub mengatur syarat bagi ojek online beroperasi. Misalnya, harus melakukan disinfektan sepeda motor. Kalau tidak menyemprotkan disinfektan dianggap sebagai pelanggaran bagi pengemudi, bagaimana cara memeriksanya? Bisakah aparat mencium dan membedakan mana motor yang sudah didisnfeksi dengan yang tidak?

Padahal, sebenarnya, regulasi PSBB yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta dan menjadi contoh bagi daerah lain, sebenarnya sudah cukup pas. Tetapi, sayang tereliminir oleh peraturan baru dari atasnya. Demi pengemudi ojek online? Tidakkah mereka –sebagaimana juga kita— bisa bersabar menunggu tenggang waktu 14 hari PSBB berjalan dan berakhir?

Itu sebabnya, dengan aturan-aturan yang kurang selaras ini, jangan salahkan jika masyarakat berpandangan pemerintah saja tidak satu kata soal pencegahan dan perlawanan Covid-19. Jelas, itu berbahaya. (*)