Tanggap Corona, Bakal Ada Pembatasan Kendaraan Umum ke Purwakarta

Tanggap Corona, Bakal Ada Pembatasan Kendaraan Umum ke Purwakarta



INILAH, Purwakarta – Di Kabupaten Purwakarta, terdapat banyak jalur krusial yang menjadi perlintasan antar daerah. Selama ini ada tiga jalur utama yang biasa dipakai untuk mobilitas masyarakat itu. Yakni, jalur utama yang statusnya milik kabupaten, provinsi dan pusat.

Khusus jalur utama milik pusat dan provinsi tersebut, selama ini lebih banyak digunakan sebagai mobilitas warga, baik yang menggunakan angkutan umum antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan umum antarkota antarprovinsi (AKAP), maupun angkutan barang.

Sebagai bagian dari upaya antisipasi, penanggulangan dan pencegahan menyebarnya wabah virus corona di wilayah tersebut, Pemkab Purwakarta akan memberlakukan aturan mengenai pembatasan angkutan umum tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta Iwan Soeroso Soediro menuturkan, selama ini wilayahnya menjadi daerah perlintasan dua kota besar yakni Bandung dan Jakarta. Atas dasar itu, pihaknya berencana membatasi hilir mudik angkutan umum tersebut. Apalagi, angkutan umum dari wilayah zona merah Covid-19.

“Untuk aturan tersebut, saat ini kami masih melakukan pembahasan dengan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Covid-19,” ujar Iwan kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Menurut Iwan, pembahasan mengenai aturan tersebut harus dilakukan secara matang. Supaya, saat pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan hal diluar dugaan. Artinya semua menyadari sebagai antisipasi penyebaran wabah Covid-19.

“Mekanismenya masih kita bahas. Kami tegaskan, ini bukan pemblokiran, tapi pembatasan,” katanya.

Iwan menjelaskan, aturan tersebut merupakan tindaklanjut atau merujuk pada surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan dengan pembatasan angkutan penumpang selama tanggap corona. Pihaknya mengakui, edaran ini juga akan berdampak terhadap pengaturan di Purwakarta yang selama ini menjadi transit lokal.

“Kalau memang sudah ada tindakan, itu Purwakarta tidak terlalu berat. Saat ini saja, satu pengusaha bus di Purwakarta sudah patuh dan memilih berhenti sementara dari operasionalnya,” katanya.

Saat disinggung berapa jumlah bus masuk ke Purwakarta, Iwan mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya. Mengingat, Purwakarta tidak memiliki terminal sebagai lokasi transit kendaraan umum dari luar daerah.

“Ya kalau di kami ada terminal tentu nanti kan bisa dicek jumlah yang keluar masuk hingga ada pula retribusi pemungutan untuk masuk ke pajak daerah,” sebutnya.

Sementara, untuk angkutan lokal dia menegaskan tidak ada pemberhentian operasional. Sebab, sampai saat ini Purwakarta bukan merupakan wilayah zona merah penyebaran Covid-19.

“Kalau kendaraan umum lokal enggak dihentikan. Kami hanya akan membatasi bus AKDP, kalau angkutan kota tetap beroperasi,” pungkasnya. (Asep Mulyana)