Dewan Sesalkan Bupati Dadang Naser yang Inkonsisten Soal SE Virus Corona

Dewan Sesalkan Bupati Dadang Naser yang Inkonsisten Soal SE Virus Corona



INILAH,Bandung - Bupati Bandung Dadang M Naser dinilai tidak konsisten dengan langkah untuk melakukan peningkatan kewaspadaan risiko penularan virus Corona (COVID-19). Surat Edaran (SE) yang dia tandatangan terkait larangan atau pembatasan kegiatan yang melibatkan massa, justru dilanggarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan, setelah SE dikeluarkan pada Minggu (15/3/2020) Bupati Bandung justru menggelar sebuah acara yang melibatkan banyak massa di Ciparay, Senin (16/3/2020).

"Sangat disayangkan sekali. Padahal baru sehari mengeluarkan surat edaran untuk tidak menggelar atau menunda acara yang melibatkan massa," kata Fahmi di Soreang, Selasa (17/3/2020). 


Memang pada dasarnya kegiatan yang digelar di Ciparay tersebut sudah direncanakan jauh hari. Akan tetapi,  sebagai kepala daerah yang meneken surat edaran tersebut, Bupati Bandung seharusnya tidak inkonsisten. 

Seharusnya, kata Fahmi, Bupati Bandung lebih bijaksana dalam menentukan sikap dengan menunda kegiatan tersebut. Sehingga, kata dia, bisa dijadikan contoh oleh masyarakat. 

"Beliau yang mengeluarkan surat edaran, tapi beliau yang tidak konsisten sendiri," ujarnya. 

Komisi D, kata dia, akan segera melakukan evaluasi surat edaran tersebut. Komisi D juga akan meninjau surat edaran tersebut dari segi keefektivannya di beberapa poin. Baik mengenai kegiatan yang melibatkan banyak massa atau meliburkan siswa sekolah dan belajar dari rumah. 

Sebelumnya, Fahmi juga sempat mengkritisi langkah Pemkab Bandung yang dinilai lambat untuk mengantisipasi wabah COVID-19 menyebar di wilayah Kabupaten Bandung. 

Menurut dia, pihaknya sebelumnya sudah mendorong agar Pemkab Bandung melakukan respons cepat terhadap mewabahnya virus Corona yang saat itu belum terindikasi masuk di daerah Jawa Barat.

"Akhir Januari kemarin saya sendiri merilis imbauan dan mendorong agar Pemkab Bandung cepat tanggap tentang ini (wabah COVID-19). Salah satunya bentuk tim gabungan," kata Fahmi Minggu (15/3/2020).

Saat dorongan dihembuskan, kata Fahmi, Bupati Bandung justru terkesan cuek. Bupati Bandung, ujar dia, malah lebih memilih melakukan langkah-langkah yang normatif saja.

Padahal, Fahmi sendiri sudah berkoordinasi dengan Kemenkes, Kemendikbud, dan kementerian lainnya untuk meminta Pemkab Bandung membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, kata dia, mencegah dan mengantisipasi virus Corona menyebar ke wilayah Kabupaten Bandung.

Beberapa jam setelah itu pada Minggu 15 Maret 2020, secara resmi Bupati Bandung mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: 443/730/Umum yang telah ditandatanganinya. 

Surat Edaran tersebut berisi 9 poin mengenai peningkatan kewaspadaan Risiko Penularan Infeksi Corona (COVID-19). Surat edaran tersebut ditujukan kepada para staf ahli, para asisten, sekretariat DPRD, inspektur, para kepala perangkat daerah, para kepala badan, para kepala BUMD, para direktur RSUD, para kepala Puskesmas, pasa masyarakat, serta  para camat, lurah, dan kepala desa.(rd dani r nugraha).