Bentuk Forum Koordinasi, Sinergi BPJS Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

Bentuk Forum Koordinasi, Sinergi BPJS Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha
Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kota Bandung Tahun 2020. (istimewa)



INILAH, Bandung - Sebagai salah satu fokus utama BPJS Kesehatan di Tahun 2020, penegakan kepatuhan peserta menjadi salah satu concern BPJS Kesehatan Cabang Bandung, termasuk kepatuhan segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Optimalisasi kepatuhan segmen PPU ditandai dengan pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kota Bandung Tahun 2020. Untuk memastikan masing-masing anggota forum menjalankan tugas sesuai wewenang masing-masing, BPJS Kesehatan Cabang Bandung mengadakan pertemuan koordinasi pada Rabu (26/2/2020).

“Pertemuan pra-forum ini tujuannya untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan utama terkait penegakan kepatuhan pemberi kerja. Melalui saran dan gagasan, pemecahan masalah, serta rencana kerja sama yang strategis diharapkan dapat menjadi langkah dalam peningkatan kepatuhan Pemberi Kerja di Kota Bandung,” papar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Mokhamad Cucu Zakaria.


Cucu menjelaskan bahwa dalam penegakan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha, sekurangnya terdapat empat instansi atau lembaga yang bersinergi dengan BPJS Kesehatan, antara lain Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Pengawas Ketenagakerjaan.

“Masing-masing stakeholder yang tergabung dalam forum ini, memiliki tugas dan fungsi sesuai wewenangnya dalam mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS. Upaya kemitraan tersebut akan mendorong terwujudnya tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Arief Syaifudin menyampaikan bahwa program JKN merupakan program yang besar dan sudah seharusnya menjadi tugas bersama.

BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan jaminan sosial untuk pekerja, tetapi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah membuka mindset peserta. Apabila masyarakat sudah sadar pentingnya jaminan kesehatan, maka kepatuhan akan berjalan dengan sendirinya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan berupaya memberikan dukungan yang terbaik dalam program JKN-KIS. Misalnya melalui sosialisasi, kita tekankan bahwa nilai dan manfaat JKN-KIS itu jauh lebih besar dari iuran.

“Apabila sudah sakit, cost pelayanan kesehatan tidak dapat diprediksi. Maka melalui strategi sosialisasi yang sederhana, Pemberi Kerja lebih mudah paham pentingnya JKN-KIS. Jika mereka sudah paham akan manfaat, maka lebih mudah untuk patuh terhadap program ini,” ungkap Arief.

Hal senada juga diungkap oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Firman Setiawan. Pihaknya siap untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih optimal di tahun ini, baik dengan BPJS Kesehatan maupun dinas terkait.

“Untuk memaksimalkan kerja sama yang telah terjalin selama ini, kami akan terus mengupayakan peran sebagai penegak hukum. Sesuai usulan BPJS Kesehatan terkait kasus ketidakpatuhan badan usaha, kami siap memberikan dukungan misalnya melalui penanganan SKK, masukan berupa legal assistance, edukasi kepatuhan, maupun kewenangan kami sebagai fasilitator maupun mediator,” jelas Firman. (sur)