Kartu Bandung Sejahtera Masuk Tahap Kajian

Kartu Bandung Sejahtera Masuk Tahap Kajian
(Istimewa)



INILAH, Bandung - Pemkot Bandung (Pemkot) terus berusaha menekan penduduk miskin pada 2020 ini. Salah satu upayanya adalah menyiapkan program bantuan melalui Kartu Bandung Sejahtera (KBS).

KBS tersebut, bakal menyasar penduduk miskin yang tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat. Semisal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) R Muhamad Nurahman menyebut, saat ini KBS sedang memasuki tahap pengkajian. Pihaknya memerlukan kajian agar KBS tepat sasaran.


“Pada tahun ini ada juga kajian tentang Kartu Bandung Sejahtera (KBS), dan itu untuk menglindungi warga yang tidak mendapat bantuan pangan PKH dan BPNT. Karena masih ada yang tidak masuk, nantinya terlindungi oleh KBS,” kata Nurahman di Balai Kota, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, pada Kamis (5/3/2020).

Menurut dia, saat ini tidak semua penduduk miskin di Kota Bandung mendapatkan program dari pemerintah pusat. Ada yang mendapatkan PKH saja ataupun hanya BPNT. Padahal seharusnya masuk pada kategori penerima manfaat.

“Ada yang tidak menerima PKH dan tidak terdata pada BPNT, jumlahnya bisa mencapai sekitar 28.000 KK,” ucapnya.

Dia menambahkan, adanya warga yang tidak terjangkau program pemerintah pusat ini dikarenakan tidak terdeksi saat pendataan. Sehingga, Pemkot Bandung selalu mendata ulang agar lebih faktual.

“Salah satunya ada juga yang exclusion error (orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat). Makanya kita lakukan verifikasi dan validasi, dan tidak bisa update dalam satu tahun karena datanya terus berubah,” ujar dia.

Untuk nominal bantuannya, Nurahman menyebut sekarang ini pihaknya masih merancang untuk bisa disesuaikan dengan BPNT. Pada 2020 ini jumlahnya baru saja dinaikan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi Rp150.000 per keluarga.

“Sementara bantuannya masih pangan, kita replika BPNT dari pusat. Nominalnya kita mengikuti perubahan dari pusat dan juga tergantung kebijakan dari Pak Wali. Kita ini (KBS) dari APBD,” ucapnya.

Diketahui, di 2019 kemarin penduduk miskin di Kota Bandung mengalami penurunan menjadi 3,38 persen atau 84.670 orang. Berkurang 4.710 orang dari tahun 2018 lalu terjatat sebanyak 89.380 orang. (yogo triastopo)