Antisipasi Kehilangan PAD, Bapenda Purwakarta Gandeng Kejari

Antisipasi Kehilangan PAD, Bapenda Purwakarta Gandeng Kejari
Foto: Asep Mulyana



INILAH, Purwakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta kini melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Teknisnya, institusi tersebut akan meberikan bantuan hukum nonlitigasi. Semisal, membantu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang nunggak.

Kepala Bapenda Purwakarta Nina Herlina menuturkan, pihaknya sengaja menggandeng kejaskaan sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan pajak daerah. Salah satu keterlibatan kejaksaan yakni terkait penangangan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Pagi tadi, kami telah melakukan penandatangan MoU (memorandum of understanding) dengan pihak Kejari Purwakarta. Kerja sama ini juga merupakan upaya kami memulihkan tunggakan pajak daerah melalui bantuan hukum nonlitigasi,” ujar Nina kepada INILAH, Senin (10/2/2020).

Menurut dia, keterlibatan Kejaksaan akan menguatkan pemkab dalam menciptakan PAD yang baru maupun yang belum terealisasi hingga saat ini. pihaknya berharap, dengan adanya keterlibatan institusi penegak hukum ini para Wajib Pajak (WP) bisa lebih disiplin dalam membayar pajak.

“Kami akui, selama ini pendapatan pajak kerap tidak sesuai target. Itu tadi kendalanya, karena masih banyak yang nunggak,” jelas dia.

Nina berpendapat, kerja sama ini juga bisa sekaligus upaya jajarannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi proses awal untuk memberikan jaminan hukum supaya lebih baik.

Di tempat sama, Kepala Kejari Purwakarta Andin Adyaksantoro menuturkan tujuan kesepakatan bersama ini untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Bapenda Purwakarta baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Yaitu meliputi pemberian bantuan atau pendamping hukum, pemberian pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya,” ujar Andin.

Andin mencontohkan, dalam hal bantuan hukum nonlitigasi salah satunya dalam melakukan penagihan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi salah satu jenis penerimaan pajak daerah.

Teknisnya, sebelum melakukan penagihan Bapenda mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada pihak Kejari. Setelah itu, akan keluar surat kuasa khusus sebagai dasar untuk melakukan pendampingan penagihan.

“Yang pastinya dalam penagihan bisa kita dampingi, bisa mediasi. Intinya kejaksaan membantu Bapenda sekaligus memulihkan tunggakan pajak daerah,” pungkasnya. (Asep Mulyana)