(Sikap Kami) Zikria Dzatil

(Sikap Kami) Zikria Dzatil



TENTU saja, kita mendukung langkah aparat hukum mengamankan pemilik akun Facebook Zikria Dzatil yang dilaporkan menghina Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Ditangkapnya pemilik akun itu, kita harapkan, memperjelas apakah warga yang berasal dari Bogor itu, bersalah atau tidak atas unggahannya di media sosial. Jika dia melanggar undang-undang, tentu saja dia harus mempertanggungjawabkannya. Begitulah kehidupan bersosial dan bernegara kita diatur.

Pemilik akun Zikria Dzatil itu ditangkap polisi dan dibawa ke Surabaya hanya dalam hitungan hari setelah persoalan ini dilaporkan aparatur Pemkot Surabaya mewakili Risma.

Kita apresiasi gerak cepat aparatur hukum. Tapi, seharusnya gerak cepat itu berlaku umum pada setiap warga negara dan setiap persoalan yang dilaporkan. Begitu pulalah hukum di negeri kita seharusnya. 

Sayangnya, itu yang sulit kita lihat. Itu pula yang merisaukan banyak orang. Dan, tentu saja, itu pula yang mengkhawatirkan banyak orang, jangan-jangan hukum yang tajam ke pihak tertentu dan majal ke pihak lain, benar adanya.

Masyarakat wajar berpikiran semacam itu. Sebab, misalnya, sampai sekarang aparatur hukum belum memperlihatkan jelas pelaporan seorang pegiat media sosial yang dituduhkan menghina Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Begitupun, pelaporan terhadap seorang aktivis yang menuding pelemparan air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, tidak jelas kabar perkembangannya.

Wajar jika publik kemudian memiliki kesan aparatur hukum hanya bergerak cepat jika persoalan hukum menyangkut pihak-pihak tertentu. Sebab, banyak yang terlaporkan, tapi penanganan proses hukumnya menjadi tidak menentu.

Perbedaan-perbedaan penanganan laporan itu tidak hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, tapi juga potensial kian membuat suasana bangsa ini akan terus panas. Tentu tidak produktif untuk bangsa dan negara kita, tidak produktif juga untuk aparatur penegak hukum.

Zikria Dzatil, atau pemilik akun media sosial itu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita mendukung itu. Tapi kita juga mendukung, bahkan mendorong, agar aparatur penegak hukum juga mempercepat kejelasan kasus-kasus serupa tanpa melihat kepala siapa afiliasi pelapornya atau siapa yang terlaporkan. Itulah keadilan hakiki yang mudah-mudahan menjadikan masyarakat bangsa ini makin dewasa dalam kemajemukannya. (*)