(Sikap Kami) Kala Wasit Jadi Pemain

(Sikap Kami) Kala Wasit Jadi Pemain
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening. ANTARA FOT



APAKAH beda olahragawan dengan politisi? Bedanya ada pada jejak kariernya. Harus diakui, rentang jejak atlet jauh lebih baik dibandingkan politisi.

Begini, jalur karier atlet atau olahragawan jelas: atlet dulu, baru kemudian jadi pelatih, wasit, atau penyelenggara pertandingan. Dengan begitu, mereka mendapatkan ruh sesungguhnya dari sebuah pertandingan.

Beda dengan politisi, terutama di Indonesia. Kebanyakan, mereka yang jadi wasit atau penyelenggara, setelah masanya berakhir, terjun sebagai pemain alias politisi. Tentu saja, banyak hal kemudian menjadi kacau.

Ketika mereka turun kelas dari wasit atau penyelenggara menjadi pemain, maka mereka mengetahui lubang-lubang yang muncul di panggung politik. Ingat, karena panggung politik kita masih jauh dari peradaban yang baik, maka lubang-lubang itu yang dimanfaatkan untuk mencapai kekuasaan.

Di banyak wilayah itu terjadi. Tak sedikit anggota KPU atau anggota Bawaslu kemudian terjun menjadi calon anggota legislatif, calon bupati/wali kota, atau calon gubernur. Yang belum hanyalah menjadi calon presiden.
Bolehkah? Tak ada aturan yang melarangnya. Hanya saja, dari sisi etika, cara yang ditempuh itu kuranglah elok. Sama tak eloknya jika ada menteri yang setelah pensiun mencalonkan diri jadi gubernur, bupati, atau wali kota. Semestinya, mereka menjaga kelas dan kehormatannya.

Tapi, karena kita sudah tak peduli lagi dengan keelokan, dengan kehormatan, maka sepatutnya hal-hal semacam itu sebaiknya mendapatkan pengaturan yang jelas. Agar tak ada yang bisa memanfaatkan posisi sebelumnya untuk meraih keuntungan-keuntungan secara politik.

Misalnya, kenapa kita tidak memberikan rentang waktu sebelum seorang wasit atau penyelenggara pemilu, dalam hal ini anggota KPU atau Bawaslu dan turunannya, untuk senyap sejenak sebelum boleh mengikuti kontestasi demokrasi. Katakanlah misalnya tak boleh mencalonkan diri selama lima tahun setelah meninggalkan posisinya.

Dengan begitu, akan ada kesamaan posisi antara wasit dan penyelenggara politik dengan pemain politik. Sebab, sekali lagi, kita khawatir posisi-posisi sebelumnya itu akan memberikan keuntungan teknis terhadap wasit atau penyelenggara politik berikutnya jika terjadi sesuatu.

Apa yang terjadi pada Agustiani Agustiani Tio Fridelina, patut kita duga karena itu. Dia yang mantan anggota Bawaslu (wasit) memiliki koneksi dengan Wahyu Setiawan yang merupakan anggota KPU (pemain), dan memanfaatkan untuk membantu Harun Masiku. (*)