Pemkab Cirebon Didesak Segera Menutup CV. Java

Pemkab Cirebon Didesak Segera Menutup CV. Java
LSM Penjara Kabupaten Cirebon menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu (8/1/2020). Dalam tuntutannya, mereka meminta Pemkab segera menutup izin operasi CV Jati Vision Raya (JAVA) lantaran dianggap melakukan pencemaran lingkungan.



INILAH, Cirebon - LSM Penjara Kabupaten Cirebon menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu (8/1/2020). Mereka menuntut Pemkab segera menutup izin operasi CV Jati Vision Raya (JAVA) lantaran dianggap melakukan pencemaran lingkungan.

Ketua LSM Penjara Kabupaten Cirebon, Agus Suratman menuding perusahaan rotan yang sudah beroperasi selama 20 tahun itu telah mencemari lingkungan terutama aliran sungai.

Dampak limbah air sungai mulai dari Java sampai ke hilir, sudah tidak dapat di pakai karena mengandung limbah berbahaya.

"Infrastruktur bangunan CV Java juga tidak memenuhi persyaratan, karena tidak mematuhi peraturan. Mereka memakai sepadan sungai dalam kegiatan produksinya," kata Agus usai ditemui perwakilan Pemkab Cirebon.

Agus juga mengaku kecewa dengan pejabat yang berwenang, terkait koordinasi dengan Bupati Imron Rosyadi. Agus malah menuding, pejabat berwenang sengaja menutupi persoalan itu kepada Imron, karena sampai saat ini Bupati sama sekali tidak respon.

"Bupati seolah olah tidak diberi tahu terkait persoalan ini. Saya menduga, pejabat yang berwenang justru terkesan membohongi bupati," jelaa Agus.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Najib menjelaskan, DLH saat ini tengah melakukan kajian ulang. Hal itu dilakukan karena CV. Java memiliki perizinan UKL/UPL yang ilegal dan diharuskan merevisi ulang perizinan itu.

"Perizinannya harus segera di revisi atas penilaian oleh DLH," jelasnya.

Awalnya lanjut Najib, CV. Java memiliki luasan sebesar 12,770 m2. sedangkan hasil dari revisi yang dilakukan secara sepihak oleh CV Java, ternyata memiliki luasan bangunan seluas 36,675 m2. Atas dasar temuan itu, terdeteksi bahwa nomor surat perizinan yang dimiliki oleh CV. Java, ditulis tangan dan cap basah yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh DLH.

"Setelah kami lakukan kajian secara detail ada surat perizinan yang berbeda, ini sudah masuk dalam aspek memalsukan berkas perizinan," kata dia sambil menunjukan surat perizinan yang berbeda dengan surat perizinan yang dimiliki oleh DLH.

Najib menambahkan, fatwa yang dimiliki oleh CV Java, dikeluarkan mulai dari tahun 2013. Sedangkan rekomendasi izin lingkungan, keluar pada tahun 2012. Pemalsuan ini dinilainya untuk menghindari merevisi dokumen melalui DLH, yang saa ini sedang dilakukan pengkajian oleh DLH. (maman suharman).