(Sikap Kami) Inkonsistensi Presiden

(Sikap Kami) Inkonsistensi Presiden
Presiden RI Joko Widodo. (Antara Foto)



SEJENAK, marilah kita bayangkan betapa beratnya beban manajerial kepala dinas, terutama kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tahun-tahun ke depan. Mereka harus menata guru-guru yang ribuan jumlahnya.

Tugas itu menjadi berat karena tak ada lagi pejabat eselon III dan IV yang membantunya. Dalam rencana pemerintah, pejabat eselon III dan IV itu akan dialihkan menjadi tenaga fungsional.

Apakah strategi semacam itu takkan memunculkan masalah? Kita lihat saja hasilnya nanti. Apakah dengan begitu roda pemerintahan akan lebih efektif dan efisien? Kita sangat ragu.

Begitulah kebijakan pemerintah saat sekarang. Ironis buat kita, kenapa pembantu Presiden manut saja dengan kebijakan itu. Kenapa pemerintah daerah tak bereaksi cukup tegas. Wakil rakyat pun mendem, praktis tanpa suara. Padahal, kalau kita selami, betapa banyak pejabat eselon II dan III, yang menapak karier dengan kinerja bagus dan patut dipujikan, menjadi korban kebijakan.

Apakah sistem berjalan saat ini salah? Kalau salah, tentu sudah dikoreksi sejak lama. Kalau petugas sistemnya yang salah, kok sistemnya yang dirombak? Orangnya yang mesti diganti.

Ironisnya, soal efektivitas dan efisiensi itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di pusat pemerintahan. Belakangan Presiden melalui Perpres Nomor 83/2019 malah ‘mempergemuk’ pejabat di lembaga Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Akan ada wakil kepala staf di samping deputi dan tenaga profesional.

Tentu ini menjadi pertanyaan masyarakat. Apalagi, sebelumnya Presiden juga sudah mengangkat sejumlah orang menjadi wakil menteri dan staf khusus. Termasuk pula seabreg staf khusus dari kalangan milenial itu yang kita yakini beban kerjanya tak seberat eselon III dan IV di daerah.

Kita sepakat, ini kita pandang sebagai salah satu bentuk inkonsistensi presiden dalam penatalaksanaan aparatur penyelenggara negara. Di satu sisi eselon III dan IV dipangkas, di sisi lain pejabat kian bertaburan di kalangan Istana. Padahal, kebutuhan dan beban kerjanya tidak kalah dengan pemerintah pusat.

Kita tentu saja mendukung program dan kebijakan pemerintah, terutama presiden, dalam membenahi dan membangun negara ini. Tapi, kebijakan-kebijakan yang inkonsisten, perlu kita kritisi, kita ingatkan. (*)