Lapas Purwakarta Kelebihan Kapasitas Hingga 102 persen

Lapas Purwakarta Kelebihan Kapasitas Hingga 102 persen



INILAH, Purwakarta - Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II B Kabupaten Purwakarta mengalami overload. Merujuk pada kapasitas, lapas tersebut hanya mampu menampung 250 orang. Nyatanya, saat ini penghuninya berjumlah 504 orang.

"Sampai saat ini, lapas kami dihuni 504 orang, dengan rincian 116 tahanan sementara sisanya narapidana yang jumlahnya 388 orang," ujar Kasi Binapi Giatja, Lapas Purwakarta, Asep Saripudin, Jumat (27/12/2019).

Dengan kata lain, sambung dia, lapas Purwakarta kelebihan kapasitas sebesar 102 persen dari jumlah yang seharusnya. Namun demikian, sebenarnya penghuni lapas saat ini berkurang, hal itu terjadi setelah adanya surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.1386.PK.01.04.06 Tahun 2019.

Dalam edaran tersebut, mengatur tentang percepatan atau crash program pemberian cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana yang diberlakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Lapas Kelas II B Purwakarta.

Adapun Crash Program sendiri, dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif berupa penyederhanaan isi dokumen penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dan penunjukkan pembimbing kemasyarakatan, sebagai penjamin apabila narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.

"Crash program dilaksanakan sampai dengan 31 Maret 2020 dan hanya diberlakukan untuk narapidana yang sudah memasuki 2/3 masa pidana yang jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, pidana umum dan narkotika yang divonis di bawah lima tahun (bukan PP 99/2012, PP 28/2006 dan Narapidana WNA)," ujar dia.

Ia mengatakan, hingga akhir tahun ini sebanyak 26 orang telah mengikuti sidang tim pengamatan pemasharakatan (TPP) untuk mendapatkan program tersebut, kemudian narapidana yang dinyatakan bebas pada 26 Desember 2019 sebanyak 19 orang, 14 orang di antaranya mendapatkan CB dan 5 orang mendapatkan PB.

"Kami mendukung dan mengharapkan program tersebut bisa menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan kelebihan kapasitas karena kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan pemasyarakatan," pungkasnya. (Asep Mulyana)