Raperda ASN DPRD Kabupaten Cirebon Batal, Ini Alasannya

Raperda ASN DPRD Kabupaten Cirebon Batal, Ini Alasannya



INILAH, Cirebon - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) promosi dan pengisian ASN yang  mengatur masalah rotasi mutasi dibatalkan. "Itu sudah diatur undang-undang," ujar Ketua DPRD Kab Cirebon, M Luthfi.

"Kami sepakat menarik Raperda tentang ASN. Ada undang-undang yang lebih tinggi lagi yang mengatur tentang ASN. Kami hanya akan mendorong bupati untuk menerbitan Perbup tentang ASN, yang didalamnya mengatur rotasi dan mutasi pejabat," lanjut Luthfi, Rabu (25/12/2019).

Luthfi menjelaskan, Raperda tentang ASN, awalnya sebagai fungsi kontrol dewan terkait persoalan rotasi, mutasi dan promosi ASN Pemkab Cirebon. 

Luthfi mengaku banyak mendapat masukan, bahwa lima tahun kebelakang ini, Pemkab Cirebon sering sekali melakukan rotasi dan mutasi pegawai. Padahal seharusnya, level eselon II saja minimal dua tahun menduduki jabatan, baru bisa dimutasi atau rotasi.

"Awalnya Raperda ini sebagai kontrol legislatif supaya mutasi dan rotasi sesuai aturan. Tapi mudah mudahan Bupati segera mengeluarkan regulasi Perbup mutasi dan rotasi ASN. Ini sangat penting untuk memperbaiki kinerja ASN Kabupaten Cirebon ke depannya," jelas Luthfi.

Sebelumnya, tanggal 27 November lalu, DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Pansus. Mereka sangat yakin bawa Perda berkaitan dengan persoalan rotasi dan mutasi dilingkungan Pemkab Cirebon, tahun ini bisa selesai. 

Mereka menilai, selama ini porsi rotasi mutasi dinilai sudah melenceng dari tufoksinya. Bila hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terus mengganggu kinerja setiap OPD di Kabupaten Cirebon.

Saat itu, Wakil Ketua DPRD, Rudiana beralasan, selama ini banyak ASN yang menduduki jabatan, namun tidak sesuai dengan keahliannya.

Rudiana mencontohkan, ada perawat yang tiba tiba saja dipindahkan ke Kecamatan. Ada juga kepala Dinas yang menduduki jabatan, tapi latar belakang pendidikannya, tidak sesuai dengan OPD yang dipimpinnya. (maman suharman)