Ssst, Hasil Open Bidding Pemkab Cirebon Rahasia

Ssst, Hasil Open Bidding Pemkab Cirebon Rahasia



INILAH, Cirebon - Ada yang aneh yang dilakukan Tim Baperjakat Kabupaten Cirebon. Usut punya usut, ternyata nilai hasil open bidding eselon II yang sudah selesai beberapa waktu lalu, tidak bisa dipublikasikan. 

Dalihnya, ada aturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang tidak memperbolehkan nilai dari hasil open bidding tersebut diumumkan.

"Ada aturannya Kemenpan RB Nomor 15. Jelas di sana nilai hasil open bidding bersifat rahasia," kata Kadis BKPSDM Kabupaten Cirebon, Supadi, Senin (16/12/2019)

Menurutnya, hasil open bidding seluruhnya sudah diserahkan kepada Tim Baperjakat yang diketuai Sekda Kabupaten Cirebon. Bupati pun, akunya, pasti sudah mengetahui nilai keseluruhan hasil open bidding, terlebih yang masuk tiga besar. Anehnya, Supadi malah menyerahkan sepenuhnya terkait publikasi nilai peserta kepada bupati.

"Sekda dan Bupati sudah tahu nilainya. Kalau bupati mau mempublikasikan, ya silakan saja karena itu kewenangan beliau," ucap Supadi.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon yang juga ketua Tim Baperjakat Rahmat Sutrisno terkesan mengelak ketika ditanya persoalan nilai open bidding. 

Menurutnya, sampai saat ini dia belum mengetahui secara pasti boleh tidaknya nilai open bidding dipublikasikan. Rahmat hanya menyebutkan, nilai open bidding sudah diserahkan semuanya kepada bupati.

"Saya sudah serahkan semua kepada bupati. Saya tidak tahu apakah beliau sudah membaca nilainya atau belum. Masalah aturan, nanti saya tanya ke Pak Supadi," tukas Rahmat.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil open bidding untuk sembilan OPD di Kabupaten Cirebon mulai menjadi bahan perbincangan. Hal itu diduga karena masih ada intervensi kuat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi dari balik jeruji besi. Beberapa nama yang masuk tiga besar namun bukan kategori nilai terbaik, diduga sudah menyetor sejumlah uang kepada Sunjaya.

Beredar kabar pula, tidak dipublikasikannya nilai hasil open bidding karena Sunjaya menekan sekda supaya bisa menempatkan orang-orang Sunjaya menjadi kepala OPD. 

Meskipun isu tersebut beberapa kali ditepis sekda, namun diduga Sunjaya punya kartu As terkait sekda, Supadi maupun Bupati Imron Rosyadi. Kabarnya, kalau mereka tidak menuruti apa kata Sunjaya maka permasalahan mereka akan dibuka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Maman Suharman)