Egosentrisme Kepala Daerah Ancam Pertumbuhan Ekonomi Cirebon

Egosentrisme Kepala Daerah Ancam Pertumbuhan Ekonomi Cirebon



INILAH, Cirebon – Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Cirebon terancam minus dalam sepuluh tahun ke depan. Sikap egosentris antar pemangku kebijakan jadi faktor utama.

 

 

Wilayah Cirebon terdiri dari satu kota, yakni Kota Cirebon, dan empat kabupaten, masing-masing Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Sejak perencanaannya, Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka telah mengundang optimisme kebangkitan perekonomian di wilayah ini.

 

Sejumlah pihak sepakat, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Cirebon dapat diraih melalui sektor pariwisata. Keberadaan Bandara Kertajati pun dipandang sebagai bentuk dukungan tepat dalam perkembangan pariwisata di wilayah ini.

 

"Potensi alam Wilayah Cirebon bagus, tapi sumber daya manusianya masih di bawah rata-rata. Makanya, pariwisata dipilih daripada sektor industri untuk pertumbuhan ekonomi wilayah," papar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Majalengka Edy Noor Sujatmiko.

 

Sayangnya, diketahui pengembangan pariwisata di Wilayah Cirebon berpotensi terancam akibat sikap egosentris para pemangku kebijakan masing-masing daerah. Sementara, pengembangan pariwisata membutuhkan sinergitas dan kolaborasi antara para pengambil keputusan.

 

Menurut Edy, bila sikap egosentris tak bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Cirebon akan minus, setidaknya sepuluh tahun ke depan. Selain itu, konflik sosial pun bakal tinggi.

 

"Egosentris adalah persoalan di Wilayah Cirebon," ujarnya di sela Seminar Ekonomi Tahun 2018 bertema Mendorong Perekonomian Ciayumajakuning (Wilayah Cirebon) Melalui Peningkatan Sektor Pariwisata yanh Didukung Oleh Keberadaan Bandar Udara Internasional Kertajati yang digelar Bank Indonesia (BI) Cirebon.

 

Namun begitu, lanjut dia, harapan untuk perubahan yang lebih baik melalui penghilangan sikap egosentris setidaknya muncul dengan keterpilihan para kepala daerah baru pasca Pilkada Serentak 2018. Dari lima daerah se-Wilayah Cirebon, empat di antaranya menggelar pemilihan kepala daerah dan kini seluruhnya telah resmi menduduki jabatan masing-masing.

 

Edy menambahkan, kepala daerah baru bisa menjadi momentum perubahan sikap baru yang mengarah pada kebijakan bersama demi kemajuan Wilayah Cirebon. Para kepala daerah pun diharap memanfaatkan pengoperasian BIJB seoptimal mungkin demi peningkatan ekonomi.

 

"Pilihannya, BIJB hanya akan menjadi bangunan yang sepi di tengah sawah atau jadi fasilitas peningkatan ekonomi daerah," tuturnya.

 

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cirebon Yoyon Indrayana, juga tak menampik egosentrisme selama ini menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi Wilayah Cirebon. Pengembangan pariwisata dalam hal ini, diakuinya, membutuhkan langkah-langkah yang terintegrasi.

 

"Tak bisa parsial, harus terintegrasi," katanya.

 

Dia menerangkan, potensi wisata Wilayah Cirebon luar biasa, di antaranya ada keraton di Kota Cirebon sebagai sumber wisata sejarah, makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon sebagai sumber wisata religi, serta Gunung Ciremai di Kuningan dan Majalengka maupun perairan Laut Jawa di Kabupaten Cirebon dan Indramayu sebagai sumber wisata alam. Seluruh potensi itu cukup dipicu sebagai potensi ekonomi.

 

Dia mengingatkan, pengembangan pariwisata bukanlah sebuah kompetisi antar daerah, melainkan sebuah langkah yang harus digarap bersama. Hanya, dia mengakui, akan terasa berat dan lambat manakala kolaborasi dilakukan melalui sistem birokrasi.

 

"Makanya, harus dengan stakeholder dan lainnya. Pemerintah tetap harus melibatkan pihak lain," cetusnya.

 

Khusus untuk Kota Cirebon sendiri, Yoyon memandang, pengembangan pariwisata terutama dapat dilakukan dengan lebih dulu 'mendamaikan' hubungan pemerintah daerah dengan keraton. Selama ini, hubungan Pemerintah Kota Cirebon dan keraton dikenal kurang baik. Sementara, objek-objek wisata sejarah di wilayah Kota Cirebon yang menjadi destinasi wisatawan, rata-rata dalam penguasaan dan dikelola keraton, khususnya Keraton Kasepuhan.

 

Selain mendamaikan kedua pihak itu, dia menilai, perlu adanya sebuah wadah yang mengkhususkan pada pengembangan pariwisata. Wadah ini harus diisi orang-orang dari berbagai kalangan, di antaranya pelaku usaha wisata, selain unsur pemerintah.

 

Disinggung soal keberadaan BIJB Kertajati, Yoyon menyampaikan, tingkat kunjungan ke Kota Cirebon meningkat pasca keberadaannya. Dia pun setuju, bila BIJB tak dimanfaatkan optimal, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Cirebon terancam minus.

 

Akademisi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Maman Setiawan memandang adanya stagnansi dalam pengembangan pariwisata di Wilayah Cirebon. Promosi dihitungnya kurang.

 

"Harus promosi yang lebih gencar," ujarnya.

 

Dia mengingatkan para pemangku kebijakan untuk menyiapkan diri karena pariwisata kembali pada kesan yang tertanam dalam diri wisatawan. Pengembangan pariwisata pun tak hanya memerhatikan aspek kebutuhan dan kesan wisatawan domestik saja, melainkan harus pula berorientasi pada penciptaan kesan bagi wisatawan asing.

 

"Visi pariwisata di Wilayah Cirebon harus dibangun. Masing-masing daerah punya segmen," katanya.

 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Cirebon Abdul Majid Ikram menyebutkan, berdasar hasil survei Kinerja Dunia Usaha, pada 2018 terjadi pelambatan industri akomodasi makan minum. Ini terkonfirmasi pula oleh penurunan pertumbuhan occupancy rate dan length of stay di Wilayah Cirebon.

 

"Untuk meningkatkan pariwisata di Wilayah Cirebon, yang perlu dilakukan yakni terkait dengan atraction atau estinasi wisata, accessibility atau sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, dan amenities atau fasilitas pendukung," bebernya.