DLH Siap Koordinasi dengan Satpol PP untuk Menutup PT Java

DLH Siap Koordinasi dengan Satpol PP untuk Menutup PT Java



INILAH, Cirebon - DLH Kabupaten Cirebon siap berkoordinasi dengan Satpol PP setempat untuk menutup sementara PT Jati Vision Raya (Java). Gara-garanya, perusahaan tersebut bermasalah dalam pengelolaan limbah.

Seperti diketahui, PT Java di Palimanan sudah beroperasi sekitar 12 tahun. Hingga kini perizinan terkait UKL/UPL untuk pengelolaan limbahnya tidak pernah ditempuh. Dengan diawali aduan dari masyarakat yang mengeluhkan limbah perusahaan ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon pun tiga minggu lalu sidak ke lokasi.

Yang hasilnya, memang telah menyalahi aturan. Sehingga dikasih waktu dua minggu oleh Komisi III dan DLH Kabupaten Cirebon untuk mengurus perizinan UKL/UPL-nya. Namun sudah lewat waktu yang ditentukan belum diselesaikan juga.

Sehingga Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meminta agar PT Java tersebut ditutup sementara, selama perbaikan dokumen untuk pengelolaan limbah di perusahaan ini benar-benar beres.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan (P2DL) pada DLH Kabupaten Cirebon, Yuyu Jayudin mengatakan, menyikapi terkait PT Java pihaknya bersama Satpol PP telah diundang Komisi III untuk rapat kerja, pada Jumat (29/11/2019).

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meminta untuk menegur pihak perusahaan dengan menutup sementara, selama belum menyelesaikan proses perizinannya. Meski demikian, kata Yuyu, setelah disidak, pihak PT Java ada itikad baik mengurus perizinan tersebut, hanya saja masih belum selesai.

"Tapi untuk surat rekomendasi ke Satpol PP kita akan tetap layangkan. Yakni meminta agar Satpol PP menutup sementara PT Java, selama dokumen kelengakapnnya belum diselesaikan," ujar Yuyu.

Ia mengaku, secepatnya surat rekomendasi itu akan dilayangkan pihaknya ke Satpol PP. "Insya Allah kalau enggak Senin ya Selasa kita layangkan surat rekomendasi penutupan PT Java itu kita layangkan ke Satpol PP," kata Yuyu.

Usai rapat kerja, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengaku, pihaknya sengaja mengundang DLH dan Satpol PP dalam rapat kerjanya untuk menindaklanjuti masalah pengelolaan limbah yang tidak benar di PT Java. Sebab kata dia, pihaknya sudah memberikan tenggang waktu hanya saja sampai sekarang tidak juga diselesaikan dokumen perbaikannya.

"Hasil rapatnya DLH akan meminta kepada Satpol PP untuk menghentikan sementara, sambil memperbaiki perizinan yang masih belum lengkap jadi selama proses penyelesaiannya belum ditempuh, tidak boleh ada kegiatan," kata Hermanto

Untuk proses penutupannya nanti, lanjut dia, pihaknya tidak akan ikut campur, semuanya diserahkan ke dinas teknis yakni DLH dan Satpol PP Kabupaten Cirebon. "Teknis dari DLH. Kami hanya memberikan masukan saja. Agar memperhatikan fakta yang terjadi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Syahril Romadhoni menyampaikan, pihaknya sudah memberikan tenggang waktu kepada PT Java, tetapi karena belum juga terpenuhi persyaratan dokumen perbaikannya, maka pihak perusahaan harus menerima konsekuensinya.

"Intinya kita klarifikasi kepada DLH terkait kelengkapan dokumen PT Java. Dan hasilnya, karena belum melengkapi akan ditutup sementara waktu sambil menunggu proses perizinan terkait pengelolaan limbahnya ini beres," kata priq yang akrab disapa Doni. (maman suharman)