Per November, Serapan APBD Purwakarta Baru 68,97 persen

Per November, Serapan APBD Purwakarta Baru 68,97 persen



INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta melansir, realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2019 cukup rendah. Hingga pekan ketiga November ini, atau satu bulan jelang tutup buku penyerapannya baru mencapai  68,97 persen.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menuturkan, besaran APBD Purwakarta, tahun ini mencapai Rp 2,4 triliun. Adapun capaian yang telah terserap, baru di angka Rp 1,6 triliun.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran ini,” ujar Norman kepada wartawan di kantornya, Rabu (27/11/2019).

Menurut Norman, rendahnya realisasi anggaran ini karena terkendala proses birokrasi. Sehingga, banyak pekerjaan terutama kegiatan fisik yang baru dilakukan menjelang akhir tahun seperti sekarang.

“Ada beberapa proyek infrastruktur yang baru selesai tahap lelang pada akhir bulan ini. Ini menjadi salah satunya,” jelas dia.

Menurutnya, memang biasanya anggaran akan mulai terserap maksimal pada bulan Desember. Karena pembayaran kepada pihak ketiga sudah bisa dicairkan seiring selesainya kontrak pengerjaan. Ia menargetkan, realisasi serapan APBD hingga akhir tahun nanti bisa mencapai 87 persen.

“Kalau bicara realisasi biasanya di angka 87-90 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap. Tapi mudah-mudahan bisa terkejar,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya pun berpesan, supaya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tidak menumpuk laporan penggunaan anggarannya pada akhir tahun nanti. Terutama, anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus.

“Kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh dinas terkait agar menyerahkan tagihan dengan catatan kontraktual dan pekerjaan sudah selesai, paling lambat tanggal 4 Desember 2019,” kata Norman.

Norman menjelaskan, dalam pengelolaan APBD ini komposisi anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung memang lebih banyak dibandingkan belanja langsung. Namun, belanja tidak langsung itu juga masih lebih banyak dibagi untuk kepentingan masyarakat seperti hibah dan bantuan keuangan. Sedangkan, untuk belanja pegawai dirata-ratakan hanya 40 persen di antaranya.

“Kalau untuk belanja tidak langsung, itu sudah pasti akan terserap anggarannya sebelum akhir tahun,” tambah dia.

Pihaknya pun merinci, terkait besaran anggaran untuk belanja tidak langsung sekitar Rp1,3 triliun dari total keseluruhan APBD 2019. Adapun belanja tidak langsung itu, meliputi belanja pegawai, belanja bantuan sosial, hibah, dana bagi hasil desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan desa.

“Sedangkan, untuk belanja langsung, mencapai Rp814 miliar yang akan digunakan untuk belanja kegiatan pemerintah daerah yang bersumber dari berbagai sektor pendanaan,” pungkasnya. (Asep Mulyana)