Kepala Daerah di KBU Harus Duduk Bersama Selesaikan Lahan Kritis

Kepala Daerah di KBU Harus Duduk Bersama Selesaikan Lahan Kritis
Foto: Net



INILAH, Bandung – Pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang cukup masif menyebabkan lahan kritis semakin luas. Bupati Bandung Dadang M Naser berharap sejumlah kepala daerah di wilayah Cekungan Bandung duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Saya harap bisa satu meja dengan KBB, Kota Cimahi, Kota Bandung, Sumedang untuk menertibkan pembangunan di KBU," kata Dadang di Soreang, Rabu (27/11/2019).

Dadang menilai, berbagai permasalahan lingkungan di KBU cukup mengkhawatirkan. Meluasnya lahan kritis dianggap menjadi faktor penyebab bencana longsor di musim hujan ini. 

Dadang meminta Pemprov Jabar untuk belanja lahan kritis di KBU. Jika tidak segera dibeli oleh Pemprov Jabar dan dilalukan penghijauan, ia khawatir nasib masyarakat di KBU khususnya yang masuk wilayah Kabupaten Bandung terancam bahaya tanah longsor. 

"Saya harap negara harus hadir untuk belanja lahan kritis yang dimiliki rakyat. Saya usul agar Gubernur membeli lahan kritis itu," ujarnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor di musim penghujan, Pemkab Bandung bersama Karang Taruna di sejumlah desa di Cimenyan dan Cilengkrang, sudah dulu melakukan penghijauan. 

Menurut Dadang, saat melakukan penghijauan di kawasan Puncak Bintang, Kecamatan Cimenyan, pihaknya mengaku sangat khawatir dengan kondisi lahan kritis yang ada.

"Waktu itu penghijauan di sana. Saya lihat kanan dan kirinya Puncak Bintang lahannya sangat kritis. Dan saya khawatir itu bisa menyebabkan terjadinya longsor," katanya.

Dadang mengatakan, tata aturan mengenai KBU baik masalah pembangunan dan lainnya berada di ranah Pemprov Jabar. Di aturan jelas tertera jika di KBU tidak boleh ada pembangunan sebelum ada rekomendasi dari Gubernur Jabar. Saat ini, kata dia, pembangunan yang dibolehkan di KBU hanya berkisar 20 persen. Sisanya direkomendasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

"Kalau Kabupaten Bandung sendiri, kami senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Kami tidak mungkin memberi rekomendasi pembangunan besar-besaran di KBU. Oleh karena itu permasalahan di KBU harus segera dituntaskan. Caranya dengan duduk bersama. Mencari solusi untuk menertibkan masifnya pembangunan di KBU," ujarnya. (Rd Dani R Nugraha)