Klik Si Hibo, Ajuan Dana Hibah tak Perlu Datang ke Pemda

Klik Si Hibo, Ajuan Dana Hibah tak Perlu Datang ke Pemda
Foto: Net



INILAH, Purwakarta – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika membewarakan kebijakan baru terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial untuk kebutuhan masyarakat. Saat ini pelayanan bansos dan hibah dibuat dengan sistem berbasis internet.

“Saat ini, pengajuan maupun pengecekan informasi soal bansos dan dana hibah hanya bisa dilakukan melalui website khusus. Jadi, masyarakat tak bisa lagi begitu saja membawa proposal ke pemda,” ujar Anne kepada INILAH, Rabu (27/11/2019).

Anne menjelaskan, layanan digital yang diluncurkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) itu diberi nama Sistem Informasi Hibah dan Bansos Online (Si Hibo). Masyarakat yang hendak mengajukan bantuan pemerintah, terlebih dahulu harus mengakses informasinya di website.

Anne menjelaskan, Si Hibo menjadi satu upaya pemerintah berkaitan dengan transparansi penyaluran dana bansos dan hibah masyarakat. Selain itu, untuk mencegah adanya penyelewengan.

“Ini juga sebagai upaya kami memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pelayanan dana hibah dan bansos dari pemerintah,” jelas dia. 

Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menambahkan, para pemohon dana hibah atau bansos tak akan bisa serta merta mendapat bantuan. Harus ada tahapan persyaratan dan aturan yang telah ditentukan pemerintah.

“Saat ini, untuk pemohon dana hibah, harus daftar dulu di laman tersebut. Di aplikasi ini, nanti juga ada informasi, misalnya kapan harus memasukan proposal dan syaratnya. Setelah disetujui dan diverifikasi oleh pemerintah baru ke proses-proses selanjutnya,” jelas dia.

Adapun peramban Si Hibo bisa dibuka melalui website http://sihibo.purwakarta.go.id. Setelah itu, masyarakat bisa menikmati layanan dana hibah melalui laman tersebut. Sistem tersebut, nantinya juga akan meminta persyaratan jelas, dari mulai identitas hingga alasan mengajukan dana hibah atau bansos itu sendiri. 

Tak lupa, kata dia, ada beberapa persyaratan lain yang harus ditempuh para pemohon. Salah satunya, berkaitan dengan administrasi. Yakni, pemohon harus menyantumkan lembaganya berikut bukti berbadan hukum dan bukti domisili sekretariat, serta kepengurusannya.

“Setelah usulan dan persyaratan digital itu masuk ke sistem dengan benar, tinggal tunggu konfirmasi dari admin. Data usulan, bisa dipantau sampai proses disetujui,” tambah dia.

Norman menambahkan, untuk fisik proposal manual tetap ada. Jadi, setelah pengajuan dan hibah mereka disetujui pemerintah, lembaga atau masyarakat tersebut tetap harus menyerahkan proposalnya dalam bentuk fisik juga.

“Pengajuan dana yang diusulkan juga, tentunya harus menunjang sasaran program-program pemerintah,” pungkasnya. (Asep Mulyana)