DPRD Kab Cirebon Segera Terbitkan Perda Mutasi dan Rotasi

DPRD Kab Cirebon Segera Terbitkan Perda Mutasi dan Rotasi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana. (Maman Suharman)



INILAH, CIrebon- DPRD Kabupaten Cirebon akan membuat Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan persoalan rotasi dan mutasi dil ingkungan Pemkab Cirebon.

Dewan melihat, porsi rotasi mutasi dinilai sudah melenceng dari tufoksinya. Bila hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terus mengganggu kinerja setiap OPD di Kabupaten Cirebon.

"Kita akan Perdakan persoalan ASN yang berkaitan dengan rotasi dan mutasi. Akan kita bahas nanti di rapat Pansus. Sudah kami paripurnakan barusan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana usai rapat paripurna pembentukan Pansus, Rabu (27/11/2019).

Rudiana menjelaskan, Perda rotasi dan mutasi urgent dilakukan. Alasannya, selama ini banyak ASN yang menduduki jabatan, namun tidak sesuai dengan keahliannya. Entah apa alasannya, namun hal itu terus saja dilakukan. Untuk itu pihak dewan memandang perlu dibuatnya Perda Rotasi dan Mutasi.

"Ditempat lain memang tidak ada. Mungkin hanya ada di Kabupaten Cirebon saja. Ini saking apanya kan, ya saking pentingnya karena kinerja ASN di Kabupaten Cirebon banyak yang tidak beres," kata Rudiana.

Dirinya melihat banyak ASN yang menduduki jabatan atau dipindahkan ke tempat lain, tanpa melihat latar belakang keahliannya. Rudiana mencontohkan, ada perawat yang tiba tiba saja dipindahkan ke Kecamatan. Ada juga kepala Dinas yang menduduki jabatan, tapi basic nya tidak sesuai dengan dinas yang ditempat.

"Ada juga kadis yang latar belakangannya bukan tekhnik namun ditempatkan di dinas teknis. Ini kan lucu yang nantinya akan menjadi persoalan besar untuk kinerja Pemkab Cirebon," ungkap Rudiana.

Hal senada dikatakan Aan Setiawan dari Fraksi PDIP. Menurutnya, komposisi rotasi mutasi selama ini sudah banyak melenceng dari aturan. Seringnya Pemkab Cirebon melakukan rotasi mutasi dalam lima tahun terakhir ini, mengakibatkan kinerka Pemkab semakin amburadul. Alhasil, banyak temuan dilapangan yang nantinya bisa menjadi masalah besar dikemudian hari.

"Kalau kepala dinas, sekdis maupun kabid kena rotasi setiap enam bulan sekali, apakah ini normal. Kapan mereka kerjanya. Prestasi apa yang mereka akan buat kalau masa kerjanya saja tidak lebih dari satu tahun. Ini mengganggu roda pemerintahan," aku Aan.

Aan menambahkan, dibuatnya Perda tentang rotasi mutasi, supaya Baperjakat mempunyai gambaran, seperti apa seharusnya menempatkan pegawai. Jangan sampai, penempatan pegawai sesuai pesanan mereka yang punya kedekatan dengan bupati. Dewan ungkap Aan, ingin setiap OPD ditempati orang-orang yang berkualitas dan sesuai dengan keahliannya.

'Saya nanti inginnya dinas PUPR di bedol desa saja. Manajemennya sudah tidak beres. Sementara PUPR itu kan salah satu ujung tombak infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Nanti kalau sudah keluar Perdanya, kita akan gampang melakukan monitoring kepada eksekutif," tukasnya. (maman suharman)