Paripurna RAPBD 2020 Kabupaten Cirebon Nyaris Gagal

Paripurna RAPBD 2020 Kabupaten Cirebon Nyaris Gagal
Foto: INILAH/Maman SUharman



INILAH, Cirebon - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tentang Persetujuan RAPBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020, Jumat (22/11/2019) malam sekitar pukul 21.00 WIB, hampir saja tidak disahkan. Gonjang-ganjing tersebut mulai terendus sejak Kamis yang dikatakan langsung Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi.

Saat itu Luthfi sempat menggulirkan wacana, RAPBD Kabupaten Cirebon tidak akan disahkan dan akan kembali ke APBD tahun 2019. Beberapa alasan mengemuka, salah satunya persoalan anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), yang kembali tidak terealisasi untuk ketiga kalinya.

Luthfi berpendapat, RAPBD tahun 2020 ada anggaran untuk pembangunan TPAS. Namun APBD tahun ini, anggaran untuk pengadaan tanah TPAS gagal total. Hal itulah yang sempat menjadi alasan Luthfi tidak akan mengesahkan RAPBD tahun 2020.

Karuan saja, wacana tersebut menjadi bola panas di internal DPRD Kabupaten Cirebon. Saat itu, Sofwan dan Subhan yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon berkomentar cukup keras. Menurut mereka, pembatalan RAPBD bukan masalah sederhana dan tidak bisa dilihat dari satu sisi mata anggaran. Luthfi akan menerima konsekwensi berat karena diserang banyak elemen.

"Kita kembali ke APBD tahun 2019 itu sangat berat. Selain akan disanksi pemerintah pusat, selama enam bulan kita tidak menerima gaji. Tunjangan juga akan hilang. Apakah sanggup menerima reaksi semua elemen," kata Subhan saat itu.

Tanda-tanda tidak akan disahkannya RAPBD semakin kuat, Jumat pagi, Ketua DPRD tiba-tiba memanggil Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno dan Kepala BKAD Wawan. Rapat tertutup yang digelar selepas Jumatan berakhir menjelang Magrib atau tiga jam sebelum paripurna digelar. Sempat muncul informasi bahwa RAPBD tahun 2020 batal digelar. Namun kabarnya, setelah ada lobi lobi "khusus", dewan menyetujui RAPBD 2020 tersebut.

Dari pembacaan banggar DPRD Kabupaten Cirebon, RAPBD Kabupaten Cirebon berjumlah lebih dari Rp3.4 Triliun. Tercatat ada empat dinas yang mendapatkan anggaran besar. Dinas tersebut yaitu Dinas Kesehatan dengan nilai Rp217 miliar, Dinas PUPR dengan jumlah Rp133 miliar, DPKP Rp49 miliar, dan Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai Rp46 miliar.

"Dinas dinas ini kan banyak bersinggungan dengan masalah kesehatan serta proyek proyek infrastrukrur lainnya. Wajar lah besar," kata Luthfi usai rapat paripurna.

Terkait anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Sumber dengan nilai Rp11 miliar, Luthfi menilai karena banyaknya pembiayaan yang diberikan kepada Kecamatan Sumber yang juga menjadi Ibu Kota Kabupaten Cirebon. Pihaknya ingin Kabupaten Sumber menjadi ikon Kabupaten Cirebon.

"Dewan sepakat, memang Kecamatan Sumber mendapatkan anggaran yang fantastis. Ini karena ada skala prioritas pembangunan di kecamatan sumber yang diagendakan eksekutif. Intinya RAPBD tahun 2020 sudah kami acc," jelasnya. (Maman Suharman)