Purwakarta Luncurkan Desa Bersinar Untuk Perangi Narkoba

Purwakarta Luncurkan Desa Bersinar Untuk Perangi Narkoba



INILAH, Purwakarta – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengaku prihatin karena 11 kecamatan mendapat raport merah peredaran narkoba. Pihaknya berharap kerja sama lintas sektoral harus serius dan waspada terhadap peredaran barang haram tersebut.
 
"Ini sudah sangat memprihatinkan. Semua pihak harus betul-betul menguatkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba," ujar Anne usai kegiatan Pengembangan Kapasitan dan Sinergitas 3 Pilar dalam Program P4GN, Kamis (13/12/2018).
 
Dia menjelaskan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melibatkan seluruh elemen hingga tingkat desa melalui program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar).
 
"Tahun ini sudah ada empat Desa Bersinar yang telah dibentuk. Di 2019 nanti kita akan tingkatkan lagi," jelas dia.
 
Tak hanya penguatan peran masyarakat, sambung dia, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas seluruh puskesmas yang ada supaya bisa menangani rehabilitasi korban narkoba.
 
"Selama ini, baru ada satu puskesmas yang punya tempat rehabilitasi korban narkoba. Ke depan, seluruh puskesmas harus memiliki tempat rehabilitasi. Minimalnya, ada empat puskesmas yang menjadi rujukan, khusus tempat rehabilitasi," kata dia.
 
Dia menegaskan, dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba, sudah sangat perlu pembentukan BNNK di wilayahnya. Lembaga tersebut bisa menjadi koordinator semua gerakan anti narkoba yang terintegrasi.
 
Ihkwal antisipasi peredaran narkoba merambah ke kalangan pelajar, dia menegaskan, program pencegahan sudah berjalan. Tapi, memang perlu ditingkatkan lagi. Mengingat, dari data yang ada 60 persen pelajar di Purwakarta pernah menggunakan narkoba.
 
"Ya itu tadi, awalnya coba-coba. Makanya, mulai pengenalan bahaya narkoba hingga tingkat paling tingginya harus disampaikan ke pada pelajar. Minimalnya, bisa masuk ke kurikulum pendidikan," harap dia.
 
Tak hanya tameng untuk pelajar, mulai tahun depan akan menggulirkan program pemeriksaan/tes urine untuk para pegawai pemerintahan. Minimalnya, para pegawai ini bisa dites urine dua kali dalam setahun.
 
"Untuk deteksi, tes urine ini sangat perlu. Jadi nanti bisa ketahuan, siapa-siapa jasa pegawai yang pernah atau tidak pernah mengonsumsi narkoba," pungkasnya.