Purwakarta Minta Kejelasan Aturan Operasionalisasi Truk Besar

Purwakarta Minta Kejelasan Aturan Operasionalisasi Truk Besar
ilustrasi/net



INILAH, Purwakarta – Secara geografis, Kabupaten Purwakarta merupakan wilayah di Jabar yang diapit beberapa kabupaten. Tentu, wilayah ini terdapat sejumlah jalur krusial yang menjadi perlintasan antardaerah.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, dengan banyaknya jalur perlintasan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan setempat. Khususnya terkait keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan.

“Di wilayah kami, ada tiga jalur utama yang selama ini dipakai untuk mobilitas masyarakat. Yakni, jalur utama yang statusnya milik kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujar Anne kepda INILAH, Selasa (24/9/2019).

Anne menjelasakan, selama ini jalur utama milik pusat dan provinsi lebih banyak digunakan sebagai mobilitas warga, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan barang. Salah satunya, jalur Cianting atau jalur Purwakarta-Bandung via Padalarang. Di jalur tersebut, selama ini digunakan sebagai jalur alternatif angkutan barang dan hasil alam.

“Jalur tersebut, selama ini menjadi jalur vital sebagai penghubung Purwakarta dengan Bandung. Tak heran, banyak truk-truk bertonase besar melintas di jalur tersebut,” jelasnya.

Namun, kendati truk-truk angkutan barang tersebut sedikit mengganggu mobilitas warga setempat pihaknya tak bisa berbuat banyak. Semisal, tingginya mobilitas kendaraan itu kerap menjadi penyumbang kecelakaan dan kemacetan.

“Seharusnya, memang sudah harus ada aturan khusus. Misalnya, terkait jam operasional untuk kendaraan (truk bertonase besar) itu. Tapi, karena itu jalur nasional, kami tak bias berbuat banyak,” katanya.

Selama ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi kemacetan dan kecelakaan itu pihaknya mengatur jam operasional kendaraan pengangkut barang. Misalnya, dengan mengeluarkan larangan supaya kendaraan tersebut tak melintasi Purwakarta pada jam-jam tertentu.

Atas dasar itu, melalui dinas terkait pihaknya akan berkirim surat ke pihak Dishub Provinsi Jabar dan Kementrian Perhubungan supaya bisa mengeluarkan kebijakan terkait jam operasional kendaraan bertonase besar itu.

“Kita akan coba berkordinasi dengan Pemprov dan Kemenhub,” tambah dia.

Menurut Anne, keinginan tersebut bukan berarti pihaknya melarang kendaraan bertonase besar melewati jalur tersebut. Tetapi, dalam hal ini lebih pada mengatur jam operasional yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum.

“Intinya, kita tidak melarang operasional itu karena salah satu penunjang juga untuk ekonomi masyarakat di bidang material. Hanya, kemi mengusulkan memang ada harus ada pengaturan terutama di jam-jam tertentu,” pungkasnya. (Asep Mulyana)