GMBI Cirebon Dorong KPK Tetapkan Tersangka Suap Perda RTRW

GMBI Cirebon Dorong KPK Tetapkan Tersangka Suap Perda RTRW
Bukti tanda terima laporan GMBI ke KPK masalah Perda RTRW. (maman suharman)



INILAH, Cirebon - Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Distrik Cirebon Raya, mendorong supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Cirebon.

"Kami mendorong KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap Perda RTRW. Sudah jelas ko siapa oknum-oknum yang diduga terlibat, " kata Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi, Senin (23/9/2019).

Maman menjelaskan, jauh-jauh hari GMBI sudah melaporkan masalah tersebut ke KPK. Maman memperlihatkan bukti register penerimaan laporan dari KPK, dengan nomor register /56/200. Nomor suratnya yaitu 224/LSM - GMBI/distrik/XI/2018 sejumlah dua berkas, tertanggal 8 November 2018. Isi laporannya kata Maman, adalah bukti-bukti dugaan suap Perda RTRW, saat jaman mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra.

"KPK turun ke Cirebon kemarin, saya rasa menindak lanjuti laporan kami tentang suap perda RTRW. Buktinya ketua dewan saat itu, diperiksa terkait RTRW. Makanya, kami mendorong KPK segera menetapkan tersangka, agar kasusnya terang benderang, " ungkap Maman.

Menurutnya, saat Sunjaya belum tertangkap, iklim investasi di Kabupaten Cirebon, diduga sarat dengan kepentingan pengusaha. Diduga investor mempunyai kepentingan bisnis, sehingga diduga berani melakukan lobi, untuk kepentingan investasi mereka. Alhasil, pengesahan Perda RTRW jaman bupati Sunjaya, terindikasi suap yang diduga melibatkan banyak anggota dewan periode 2015-2019.

"Indikasi beberapa anggota dewan pada periode itu terlibat sudah jelas. Buat apa KPK beberapa bulan lalu menggeledah gedung dewan kalau bukan untuk mencari bukti-bukti baru masalah dugaan suap perda RTRW, " jelasnya.

Maman menambahkan, untuk mendukung KPK, hari Rabu (25/9/2019) GMBI akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK. Aksi ini melibatkan Wilayah Teroterial Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Estimasi masa sendiri, ada sekitar 5.000 orang dan sudah disetujui semua ketua wilayah.

"Kami akan mendesak KPK serta memberikan dukungan moral, supaya kasus ini segera dituntaskan," tukas Maman. (maman suharman)