695 Aset Milik Pemkab Cirebon Diyakini Sekda Bisa Rampung Mendapat Sertifikat

Sekda Kabupaten Cirebon Hilmy Riva'i optimistis, sebanyak 695 aset milik Pemkab Cirebon bisa rampung mandapat sertifikat tahun ini. 

695 Aset Milik Pemkab Cirebon Diyakini Sekda Bisa Rampung Mendapat Sertifikat
Menurut Hilmy, proses mendapatkan sertifikat 695 aset milik Pemda Cirebon itu menjadi agenda dirinya sebagai pengelola aset daerah. Secara teknis, ratusan asat itu dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon. (maman suharman)

INILAHKORAN, Cirebon - Sekda Kabupaten Cirebon Hilmy Riva'i optimistis, sebanyak 695 aset milik Pemkab Cirebon bisa rampung mandapat sertifikat tahun ini. 

Menurut Hilmy, proses mendapatkan sertifikat 695 aset milik Pemda Cirebon itu menjadi agenda dirinya sebagai pengelola aset daerah. Secara teknis, ratusan asat itu dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon. 

"Saya sudah melayangkan surat permohonan ke BPN, untuk proses penyelesaian sertifikat lahan 695 aset milik Pemkab Cirebon ini dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)," kata Hilmy, Jumat 13 Januari 2023.

Baca Juga : Galian C Patapan Cirebon Diduga Ilegal

Sebab, kata dia, secara aturan diperkenankan pensertifikatan aset milik pemda melalui program PTSL. Hal itu karena bukan hanya tanah masyarakat, tanah pemerintah juga bisa dilakukan dengan program PTSL. Untuk itu, pemerintah harus bisa simbiosis mutualisme, dan harus mendukung program PTSL yang menjadi program BPN dan ATR. 

"Kami ingin mendapatkan kemudahan layanan dalam proses pensertifikatan itu. Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman DPR dan LSM, khawatir ada penyerobotan atau menjadi pengurangan lahan ketika aset pemda tidak segera disertifikatkan," Jelasnya. 

Ia mencontohkan, tanah lahan di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saat ini luasnya kurang lebih ada 1 hektare. Namun, belum lama ini pihak Politeknik Bandung ingin membuka politeknik di Cirebon. Otomatis, pihaknya mengizinkan supaya lahan tersebut bisa dimanfaatkan. 

Baca Juga : Disdukcapil Kabupaten Cirebon Gencarkan Sosialisasi Penggunaan Identitas Digital

"Kita akan kaji bersama teman-teman dewan agar tanah itu memiliki nilai manfaat agar menjadi pendapatan asli daerah. Jangan sampai ada tanah yang tidak bermanfaat, saya ingin programnya seperti itu," Ucapnya. 

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengaku siap mendukung program tersebut. Pihak dewan juga sudah mendorong masalah tersebut.  Mereka meminta agar ada kolaborasi apik antara Pemkab dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset pemda. 

"Kami siap berkolaborasi, insyaallah sisa sebanyhak 695 aset milik Pemkab Cirebon yang belum disertifikat target 2023 sudah didaftarkan ke BPN. Untuk aset tetap aman, karena sudah tercatat di KIB," tukasnya.*** (maman suharman)

Baca Juga : Dishub Kesulitan Tindak Parkir Liar di Jalan RSU Garut 


Editor : donramdhani