• Headline

    Sunjaya Ditetapkan Bupati Cirebon Terpilih

    Oleh : erika10 Agustus 2018 18:56
    fotografer: Erika Lia Lestari
    INILAH, Cirebon- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menetapkan pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra-Imron Rosyadi, Jumat (10/8). Di Kota Cirebon, gugatan paslon Oke diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

    Penetapan dilakukan pasca MK menolak gugatan sengketa pilkada yang diajukan paslon Kalinga-Dian Hernawa Susanty (Santy), Kamis (9/8). Penetapan itu sendiri terkesan mendadak, mengingat bila mengacu aturan, sedianya penetapan dilaksanakan tiga hari pasca putusan MK.

    Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jazuli mengungkapkan, MK telah menolak permohonan Kalinga-Santy karena pengajuan permohonan melewati batas waktu yang diatur Undang Undang Nomor 65 Tahun 2010. Penolakan itu membuat pihaknya selaku penyelenggara pemilu memfokuskan diri pada agenda penetapan paslon terpilih, Sunjaya-Imron.

    "Sidang ketiga (Kamis, 9 Agustus 2018) MK menyatakan menolak permohonan pemohon (Kalinga-Santy). Berarti tak dilanjutkan," katanya.

    Dia menerangkan, sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017, penetapan paslon yang menjadi pemenang dalam pilkada dilakukan tiga hari setelah putusan MK diterima. Bila mengacu aturan itu, sedianya penetapan dilakukan Sabtu (11/8).

    Namun, dengan pertimbangan penetapan harus dilakukan segera di hari kerja, maka Jumat (10/8) dipilih menjadi harinya. Pelaksanaan penetapan itu diklaim telah melalui proses konsultasi dengan pusat.

    Hanya, dalam penetapan itu, selain Sunjaya dan Imron, tiada paslon lain yang hadir. Saefuddin mengklaim, undangan kepada paslon lain telah dikirimkan.

    "Kalau kemudian mereka tak datang, ya itu bukan salah kami juga. Tapi ada yang diwakilkan kok," ujarnya.

    Penetapan kepala daerah hari itu pun disebutnya sebagai tahapan akhir pilkada yang dilaksanakan KPU Kabupaten Cirebon. Dengan kata lain, tugas pihaknya telah selesai.

    Untuk pelantikan yang diagendakan 29 Maret 2019, dia mengatakan, merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan penetapan ini, Sunjaya menjadi bupati Cirebon untuk periode kedua hingga 2023. Dalam Pilkada Kabupaten Citebon 2018, Sunjaya merupakan calon dari petahana yang berpasangan dengan Imron, mantan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon.

    Terpisah, Sunjaya menyatakan, penolakan atas gugatan sengketa pilkada yang diajukan Kalinga-Santy meyakinkannya jabatan bupati sebagai amanah. Dia pun berjanji akan menambal kekurangan program periode pertama yang belum terlaksana atau janji kampanyenya bersama Imron pada periode kedua nanti.

    "Tapi, Kabupaten Cirebon bukan saja milik Sunjaya-Imron. Saya harapkan masukan dari paslon lain untuk kemajuan Kabupaten Cirebon," tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, Sunjaya-Imron mengungguli tiga paslon bupati-wakil bupati lainnya dalam Pilkada Kabupaten Cirebon. Lada rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota/kabupaten oleh KPU Kabupaten Cirebon pada awal Juli 2018, Sunjaya-Imron yang diusung PDIP mengantongi 319.630 suara.

    Jumlah itu lebih tinggi dibanding tiga paslon lain, masing-masing Kalinga-Santy yang diusung Gerindra, PKS, dan PPP, yang memperoleh 265.317 suara; paslon M Lutfi-Nurul Qomar yang diusung PKB dan NasDem dengan 263.070 suara; serta paslon Rakhmat-Yayat Ruhyat yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PBB, dengan 152.502 suara.

    KPU Kabupaten Cirebon mendata, jumlah suara sah 1.000.519 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah 56.285 suara. Aksi walk out sempat mewarnai rekapitulasi suara Pilbup Cirebon kala itu.

    Terpisah, MK justru menerima gugatan sengketa pilkada pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali kota Cirebon, Bamunas Setiawan Boediman/Oki-Efendi Edo (Oke) dalam Pilkada Kota Cirebon 2018.

    Kepastian itu diperoleh dari kuasa hukum Oke, Sururudin. Menurutnya, sebagai pemohon, tim Oke diminta MK menyiapkan diri untuk menjalani sidang pokok perkara.

    "Kami langsung sidang pokok perkara," katanya.

    Namun begitu, sejauh ini, pihaknya belum menerima jadwal sidang pokok perkara. Untuk ini, pihaknya akan menyiapkan saksi-saksi, termasuk kemungkinan bukti tambahan.

    Untuk saksi, dia meyakinkan, akan menyiapkan sebanyak-banyaknya, dengan tetap disesuaikan ketentuan hakim persidangan. Selain itu, pihaknya juga bakal mengumpulkan bukti lebih dalam terkait poin pembukaan kotak suara di kelurahan.

    "Untuk sejumlah data, kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada MK," cetusnya.

    Pihaknya berharap, rapat pemusyawaratan hakim (RPH) di MK dapat melihat situasi pada Pilkada Kota Cirebon secara menyeluruh. Pihaknya meyakini, penyelenggara pemilu di Kota Cirebon, termasuk Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dituding tak menjalankan tugasnya dan telah membatalkan sepihak rekomendasi panwaslu kecamatan (panwascam).

    Sebagaimana diketahui, tim Oke mengindikasikan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pilkada Kota Cirebon, salah satunya pembukaan kotak suara. Tim Oke mengindikasikan, ada kotak suara yang tak langsung diantar ke PPK, melainkan transit dulu di kelurahan dengan waktu cukup lama.

    Pihak Oke pula menemukan sekitar 24 kotak suara terbuka saat berada di kantor kelurahan. Dugaan pelanggaran lain juga dilaporkan, di antaranya indikasi politik uang sebelum pencoblosan.

    Sebagai penguat, pihaknya melaporkan juga pelanggaran kode etik ini ke Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan harapan, MK mengeluarkan putusan sela untuk 24 TPS yang terbuka di kelurahan dan mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Keterlibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat dalam penolakan KPU Kota Cirebon atas rekomendasi PSU dari Panwascam di Kota Cirebon, juga diindikasi tim kuasa hukum Oke. Pada 29 Juni 2018 malam, panwascam diketahui telah mengeluarkan rekomendasi PSU terkait insiden pembukaan kotak suara.

    Namun, pada 30 Juli 2018 malam, KPU Kota Cirebon memutuskan menolak rekomendasi itu dengan alasan tak jelas dan tidak terbukti. KPU menilai, pembukaan kotak suara tak mempengaruhi perolehan suara.

    Keterlibatan oknum Bawaslu Jabar tercantum dalam salah satu poin keputusan tertulis KPU Kota Cirebon yang dibacakan secara terbuka di hadapan media massa. Bawaslu Jabar dipandang tim Oke hanya sebatas menganjurkan panwaslu dan KPU untuk menarik kembali rekomendasi PSU.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT