• Headline

    Inilah Langkah Pemprov Jabar Soal ASN Korupsi Tapi Masih Ngantor

    Oleh : Rianto Nurdiansyah14 September 2018 18:16
    INILAH, Bandung-Pemprov Jabar sudah melakukan langkah terkait catatan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebanyak 24 ASN Pemprov Jabar yang terlibat korupsi masih bekerja dan belum dipecat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa akan meminta pertimbangan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun ke Komisi ASN. Hal ini terkait adanya beberapa aturan yang butuh penafsiran baku dan jelas. Dia mencontohkan, bagaimana jika dari 24 ASN tersebut ada yang sudah pensiun, atau pindah ke instansi lain.

    “Hal-hal seperti itu saya sudah perintahkan Kepala BKD untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, lalu melakukan penelusuran dan membuat surat ke instansi yang berwenang,” ujar Iwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (14/9/2018).

    Iwa berjanji akan segera mengambil ketentuan jika telah mendapat petunjuk, terutama dari BKN Kantor Wilayah III Jawa Barat terkait daftar tersebut. Tambah dia, masih adanya ASN yang terlibat korupsi dan masih bekerja di Pemprov itu karena pada 2012 lalu ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang memungkinkan eks terpidana korupsi dengan hukuman di bawah 5 tahun masih boleh bekerja sebagai staf asal bukan penjabat struktural. Namun saat ini surat itu sudah dicabut, kembali ke aturan yang normal.

    "Waktu itu memang kita berpegangan pada surat Mendagri 2012,” katanya.

    Dia sampaikan, setelah adanya nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, PAN RB dan BKN artinya arahan dari pusat sangat jelas. Dia juga tambahkan, bawa pemecatan ASN yang terlibat korupsi sudah pernah dilakukan. Adapun angka 24 orang adalah sisa yang belum diambil tindakan karena adanya surat Kemendagri 2012 tersebut.

    Dia juga memastikan ke-24 ASN yang masih bekerja itu kini duduk sebagai staf yang di non job-kan bukan menjabat struktural.

    “Tidak ada yang pegang jabatan, tapi statusnya mereka masih PNS. Nggak ada yang megang jabatan, satupun tidak ada. Mereka kerja seperti biasa saja seperti staff. Mereka tidak bisa mengambil keputusan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan Hadisumarto mengatakan jumlah ASN terlibat korupsi di Jabar bukan 24 orang, melainkan 21 orang,

    "Setelah kita konfirmasi, angkanya ada 21 orang karena ada yang double nama, ada juga yang bukan PNS Pemprov Jabar," ujar Sumarwan.

    Bahkan dari 21 nama itu, kini tinggal delapan orang. Itu pun tidak memegang jabataan. Adapun keberadaan PNS Pemprov Jabar yang terlibat kasus korupsi, namun masih bekerja seperti biasa dikarenakan adanya aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 2012 lalu.

    "Ini bukan kesalahan pemda setempat, tapi karena ada edaran menteri dalam negeri tahun 2012 yang seolah-olah membolehkan PNS yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman bisa diaktifkan kembali," jelasnya.

    Pascaadanya instruksi pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat kasus korupsi, dia katakan, pihaknya akan patuh dan taat terhadap pemerintah.

    "Pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, akan segera mengambil langkah pemberhentian secara tidak hormat," kata dia.

    Soal mekanisme pemecatannya, Sumarwan menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu akan mencocokan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan data BKD Jabar. Setelah cocok, pihaknya kemudian mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Gubernur Jabar.

    "Keputusan ini juga berlaku bagi yang sudah pensiun, (tunjangan) pensiunnya juga kita cabut," tambahnya.

    Dia katakan, pihaknya diberi batas waktu untuk melaksanakan intruksi tersebut paling lambat Desember 2018 mendatang. Sumarwan tak menampiki keputusan pemerintah pusat ini cukup berat.

    "Ini memang (keputusan) berat, kita juga harus lakukan pendekatan persuasif, terutama pada keluarganya. Ada yang sudah 30 tahun mengabdi, namun gara-gara ada masalah kecil, mereka harus seperti itu," ungkapnya.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT