• Juni, Simpanan Nasabah Capai Rp5.471 Triliun

    Oleh : Doni Ramdhani10 Agustus 2018 19:51
    INILAH, Bandung - Hingga Juni ini, jumlah simpanan nasabah di perbankan naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho mengatakan nilainya mencapai Rp5.471 triliun.

    Menurutnya, kenaikan itu pun terlihat dari bulan sebelumnya. Dibandingkan Mei lalu, jumlah simpanan itu naik 1%. Padahal, pada Juni kemarin terdapat sejumlah kejadian seperti Pilkada dan Lebaran yang mendorong nasabah mencairkan simpanannya.

    "Sejauh ini, SSK (Stabilitas Sistem Keuangan) secara umum terjaga baik. Meski ada perlambatan sedikit, jumlah simpanan dan kredit dua-duanya naik. Kredit justru lebih cepat dari tahun sebelumnya," kata Samsu saat diskusi di Bandung, Kamis (9/8).

    Secara umum, dia menyebutkan rekening di atas Rp2 miliar jumlahnya relatif stabil. Namun, ada perubahan bentuk dari semula deposito berubah menjadi giro dan tabungan. Mengenai potensi, Samsu menjelaskan ruangnya masih terbuka lebar. Pasalnya, saat ini terdapat 260 juta rekening yang tercatat. Rekening ini dimiliki 175-200 juta populasi berusia produktif.

    "Berbicara potensi, kalau dianggap satu orang itu memiliki dua rekening berarti kira-kira ada 50-60 juta lagi yang harusnya menyimpan uang di bank. Nilainya mencapai Rp500-1.000 triliun lagi yang harus dikejar dan harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dari pihak yang berwenang," ujarnya seraya menyebutkan 99% yang menyimpan uang di bank itu merupakan rekening di bawah Rp2 miliar.

    Di bagian lain, sejauh ini LPS membayar sebesar Rp1,2 triliun untuk nasabah bank yang dilikuidasi. Mereka termasuk nasabah 88 bank perkreditan rakyat (BPR) dan 1 bank umum yang dilikuidasi pada 2017. Sedangkan, untuk 2018 ini pihaknya akan membayar sebesar Rp18-20 miliar. Itu untuk nasabah di 5 bank yang dalam proses likuidasi.

    Meski demikian, Samsu mengaku saat itu tren jumlah rekeknig yang layak bayar meningkat sekitar 70-80%. Sisanya, tergolong tidak layak bayar karena sebagian besar terkendala bunga yang di atas ketentuan.

    Disinggung mengenai kasus adanya sejumlah nasabah yang dirugikan lembaga financial technology (fintech), dia mengaku sejauh ini pihaknya hanya menjamin simpanan yang ada di lembaga perbankan. Khusus mengenai fintech, pihaknya masih memperhatikan trennya. Namun, dia mengapresisai langkah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan aturan yang mengimbangi dan sesuai dengan kecepatan teknologi.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, OJK Kantor Regional (KR) 2 Jabar menerima pengaduan masyarakat, Kamis (2/8) lalu. Mereka mengadu terkait perilaku lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech).

    Kepala OJK KR 2 Jabar Sarwono mengatakan, empat debitur yang mengadu itu merasa terganggu dengan proses penagihan dari lembaga fintech. Para pengadu merasa proses penagihan yang relatif tidak etis dilakukan.

    "Berdasarkan pengaduan tadi, para debitur merasa privasinya terbuka. Sebab, saat cicilan pinjaman menunggak satu hari, penagih tak hanya menghubungi debitur tapi semua orang yang berada dalam daftar kontak. Mulai dari teman dekat hingga lingkungan kantor," kata Sarwono.

    Menurutnya, dari keempat debitur itu mereka meminjam hingga 38 lembaga fintech. Artinya, satu debitur bisa meminjam dari 10-15 fintech yang berbeda. Untuk sekali pinjaman, mereka ditawari mendapatkan Rp1-3 juta. Untuk satu debitur itu jumlah pinjamannya terhitung sebesar Rp13-20 juta.

    Sarwono mengaku pihaknya akan mempelajari aduan masyarakat ini. Data yang disampaikan pun merupakan data pengaduan yang belum teruji keakuratannya. Meski demikian, berdasarkan pengaduan itu dari 38 fintech itu 7 di antaranya terdaftar di OJK. Sisanya, 31 fintech itu tidak terdaftar dan belum mengantongi legalitas yang ditetapkan.

    "Sebagai tindak lanjut pengaduan ini, kita akan melaporkan ke pusat. Soalnya, pengawasan fintech atau nonbank ini ada di Jakarta," tambahnya.

    Sarwono menegaskan, bercermin dari pengaduan tersebut masyarakat luas sebaiknya mewaspadai tawaran pinjaman dari fintech. Biasanya, fintech itu secara mudah memberikan pinjaman tanpa agunan atau syarat lainnya yang biasa dilalui di lembaga perbankan. Adanya pengaduan ini diakuinya sebagai bukti tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian yang seharusnya.

    Selain itu, dia menjelaskan biasanya sebelum menggelontorkan kredit di perbankan itu mengenal informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem di perbankan ini memungkinkan mengetahui profil debitur. Sedangkan, dengan segala kemudahan yang ada lembaga fintech itu belum memiliki instrumen serupa.

    "Intinya, kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur fasilitas kemudahan peminjaman yang ditawarkan fintech," tegasnya.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT